Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan pengecekan bantuan sosial di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri.
Kedatangan Mensos untuk mengklarifikasi adanya bantuan kepada ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan.
Mensos menggelar pertemuan dengan perwakilan Bank Nasional Indonesia (BNI), Koordinator Pendamping PKH, Wakil Bupati pejabat eselon 1 Kemensos dan dari Bareskrim Polri.
"Ada laporan, ribuan penerima bantuan belum cair bantuannya. Ini kan bantuan untuk rakyat miskin ya. Saya perlu mendengarkan laporan beberapa pihak terkait dimana sebenarnya masalahnya," kata Risma melalui keterangan tertulis, Sabtu (21/8/2021).
Baca juga: Akses cekbansos.kemensos.go.id untuk Cek Penerima Bansos, PKH, & Beras 10 Kg, Berikut Cara Daftarnya
Risma membuka forum klarifikasi terhadap semua pihak yang terkait dengan pencairan bansos baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako.
Dalam pertemuan ini, Risma meminta penjelasan BNI untuk menjelaskan mengapa dan apa sebabnya ribuan KPM PKH di Sragen, Wonogiri dan Surakarta belum menerima bantuan.
Mensos memberikan kesempatan kepada ketiga perwakilan Bank BNI untuk menjelaskan secara rinci, berapa jumlah KPM yang belum menerima bantuan dan apa sebabnya. Salah satu yang menjadi fokus diskusi hangat adalah KPM PKH Kabupaten Sragen.
Di Kabupaten Sragen pada penyaluran Tahap 2 yakni bulan April Mei Juni terdapat 37.225 KPM dimana ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir.
Mendapatkan laporan ini, Mensos "mengejar" kepada perwakilan Bank BNI dan pendamping mengapa begitu banyak KPM yang belum menerima bantuan.
"Saya minta tolong pak. Hari ini juga bisa selesai. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM," kata Risma.
Permasalahan berkisar pada distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT
Terkait dengan rekening yang terblokir, Risma meminta Bank BNI agar secepatnya bisa dibuka. Bahkan Risma sempat menghubungi pejabat BNI di Jakarta saat itu juga.
"Ini Risma.Pak saya minta dibantu ya. Tolong blokirnya dibuka ya. Hari ini ya," kata Risma.
Kepada semua pihak yang terkait dengan penyaluran bansos, Risma meminta agar bekerja sungguh-sungguh dengan memudahkan kebutuhan KPM.
Kini Kementerian Sosial terus mematangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Termasuk didalamnya dengan melibatkan penggunaan teknologi digital.