Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja melakukan mutasi 98 perwira, salah satunya adalah Kapolda Sumatra Selatan, Irjen Eko Indra Heri.
Beliau kini menjabat sebagai Karosahli Kapolri dan kini posisinya sebagai Kapolda Sumsel digantikan oleh Irjen Pol Toni Harmanto.
Banyak pihak yang menilai bahwa mutasi ini berkaitan dengan persoalan sumbangan fiktif sebesar 2 Triliun dari keluarga Akidi Tio.
Terkait dugaan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya.
Menurut Sahroni, mutasi jabatan adalah hal yang sangat wajar di Kepolisian Indonesia.
“Mutasi itu sangat wajar di Polri, apalagi di posisi-posisi pimpinan seperti Kapolda. Sama saja dengan pimpinan perusahaan, setiap langkah yang mereka ambil, keputusan penting yang mereka ambil akan sangat berpengaruh pada posisi jabatan tersebut. Jadi menurut saya mutasi yang diterima oleh Irjen Eko sangat fair,” kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (26/8/2021).
Baca juga: Sosok Toni Harmanto, Kapolda Sumsel yang Bakal Lanjutkan Kasus Hukum Dana Hibah Akidi Tio
Sahroni juga menilai bahwa dugaan yang menyebut bahwa mutasi ini ada kaitannya dengan peristiwa sumbangan fiktif dari keluarga Akidi Tio adalah sesuatu yang memungkinkan.
Karenanya, setiap pimpinan kepolisian diminta untuk mengambil kebijakan dan mengejar performa dengan baik.
“Apakah peristiwa sumbangan fiktif 2T adalah penyebab mutasi ini? sangat mungkin, dan menurut saya ini keputusan yang cukup beralasan. Karenanya setiap pimpinan harus sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan mengejar performa yang sebaik-baiknya,” ucap Sahroni.
Lebih lanjut Sahroni juga menilai sosok pengganti Eko, yakni Irjen Toni adalah sosok yang tepat untuk mengisi jabatan sebagai Kapolda Sumsel yang baru.
“Sekarang sudah ada Kapolda Sumsel yang baru yaitu Irjen Toni Harmanto, Menurut saya, sosok Irjen Toni sebagai Kapolda Sumsel yang baru ini sudah sangat tepat. Beliau orang yang bekerja konkret, tegas, namun sangat humanis, sangat sejalan dengan visi “Presisi” kapolri yang mengutamakan restorative justice," pungkas Sahroni.