Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penolakan terhadap wacana presiden tiga periode terus bermunculan. Spanduk bergambar tokoh partai turut menyuarakan penolakan wacana itu.
"Pak, Tolong kawal demokrasi dan konstitusi. Presiden cukup dua periode," tulis spanduk tersebut.
Di bawah spanduk tertulis "Aliansi Rakyat untuk Mendukung Demokrasi (ARMED)".
Spanduk-sepanduk berwarna kuning itu terpasang di sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO), seperti di JPO Matraman, JPO Halte Transjakarta Pasar Genjing, dan JPO denpan Universitas Kristen Indonesia (UKI), Cawang, Jakarta Timur.
Spanduk spanjang lebih kurang 3 meter itu juga terlihat di JPO Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat, dan JPO Pasar Minggu dan JPO Stasiun Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Baca juga: Sekjen PBB: Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode dan Amandemen Terbatas
Tidak diketahui kelompok yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat untuk Mengawal Demokrasi (ARMED), namun diduga mereka adalah simpatisan partai yang akan mengusung ketua umumnya sebagai capres 2024.
Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan munculnya penolakan wacana Jokowi tiga periode dari kelompok masyarakat pendukung tokoh merupakan sinyal baik. Tokoh tersebut mulai dikenal dan dianggap dapat diandalkan untuk menggantikan Jokowi di 2024.
"Ini indikasi lahirnya loyalis publik yang inginkan AH muncul di kontestasi 2024, karena peluang (Airlangga jadi capres) itu hilang jika amandemen terjadi serta mengubah jumlah periodesasi Presiden," kata Dedi kepada wartawan, Senin (6/9/2021).
Dukungan publik kepada AH, kata Dedi, harus disambut baik Golkar. Sebab dengan memihak suara publik, dipastikan berdampak pada perolehan suara Partai Beringin di Pemilu Legislatif dan suara AH jika ia jadi maju di Pilpres 2024.
Baca juga: Jokowi Tegas Menolak Amandemen UUD 1945 dan Jabatan Presiden 3 Periode, Sebut Tak Mau Disalahkan
"Inilah momentum bagi AH, apakah ia siap bersama masyarakat, atau justru sebaliknya" ucap Dedi.
Sementara itu menyoal protes publik terhadap wacana Jokowi tiga periode, menurut Dedi, ini menjadi tanda mandeknya kepercayaan masyarakat kepada partai politik oposisi karena seharusnya oposisilah yang paling bisa diandalkan.
"Tapi bagaimanapun, regenerasi itu sangat penting. Orientasi pembangunan akan jelas ditentukan oleh sistem politik, bukan oleh faktor ketokohan. Jokowi mungkin berprestasi, tetapi ada kemungkinan lain, di mana tokoh baru akan jauh lebih berprestasi," tandasnya