Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengingatkan pemerintah agar berhati-hati merilis data kematian Covid-19 secara nasional.
Pemerintah harus jujur dan transparan agar proses penanggulangan Covid-19 di Indonesia dapat dilaksanakan secara tepat.
"Pemerintah jangan main-main soal data ini. Covid-19 ini merupakan pandemi global, dimana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (8/9/2021).
"Ini bukan semata-mata soal transparansi jumlah korban jiwa akibat Covid-19 tapi juga menyangkut nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Jangan sampai dunia menganggap Indonesia tidak jujur terkait data kematian Covid-19," lanjut Mulyanto.
Baca juga: Pandemi akan Jadi Endemi, Target Vaksinasi Akhir Tahun 2021 Harus Mencapai 70 Persen
Sebelumnya pemerintah merilis data kematian akibat Covid-19 pertanggal 5 September 2021, sebanyak 135.861 jiwa.
Namun The Economist memperkirakan data kematian akibat Covid-19 di Indonesia lebih besar lagi yaitu 280 ribu hingga 1,1 juta orang atau 500 persen dari angka resmi Pemerintah.
Beberapa hari sebelumnya pemerintah Malaysia juga mempertanyakan penurunan jumlah penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia.
Pemerintah Malaysia heran data terkait Covid-19 yang disampaikan Pemerintah Indonesia lebih rendah dari Malaysia.
Padahal sebelumnya jumlah kasus Covid-19 Indonesia lebih tinggi dari Malaysia.
"Seharusnya Pemerintah mengkonsolidasikan data kematian Covid-19 ini lebih teliti dengan mengggunakan metoda dan parameter yang standar," kata Mulyanto.
Baca juga: Politisi PKS Kritik Pemerintah Soal Pengelolaan Anggaran Selama Pandemi Covid-19
Seperti diketahui sebelumnya pemerintah ingin mengeluarkan indikator kematian dari parameter penilai covid-19, karena dianggap bercampur dengan data kematian lain atau inakurasi.
Belum lagi termasuk munculnya kasus kebocoran data vaksin, bahkan di dalamnya termuat data vaksin presiden jokowi.
"Di lapangan, tetutama di perdesaan, ada kecenderungan kematian covid-19 ditutupi sebagai kematian biasa, karena masyarakat tidak ingin penanganan jenazah korban termasuk penguburannya menjadi berbelit-belit," ucapnya.
"Jadi memang cukup masuk akal kalau data kematian covid-19 yang disajikan Pemerintah lebih kecil dari angka yang sesungguhnya," imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Baca juga: Setelah Mahfud MD dan Polda Metro, Kini Ombudsman Bedah Soal Dugaan Pungli di Samsat Jaktim
Sebenarnya, lanjut Mulyanto, persoalan akurasi data ini adalah masalah yang klasik, hampir di berbagai sektor terjadi.
Namun demikian, terkait perbaikan data kematian Covid-19 ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Karena di dalamnya sangat terkait dengan pengambilan kebijakan dan strategi penanggulangan pandemi yang tepat dan akurat.
"Salah data bisa salah kebijakan dan strategi," pungkas Mulyanto.