Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inisiator KLB Sibolangit yang juga pendiri Partai Demokrat, HM Darmizal, membantah soal adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam kemelut yang terjadi di partai berlambang mercy itu beberapa waktu belakangan.
Hal tersebut merespons pernyataan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Nicho Silalahi yang dikeluarkan melalui twitnya.
“Ini sangat berbahaya jika seorang berkomentar untuk konsumsi publik tanpa dilandasai pengetahuan, literatur dan pengalaman yang cukup. Apalagi jika komentarnya mendeskreditkan seorang Presiden," kata Darmizal kepasa wartawan, Minggu (12/9/2021).
Diungkapkan Darmizal bahwa dinamika, perbedaan atau sering disebutkan sebagai dualisme kepengurusan pada partai Demokrat adalah murni gerakan suara hati pendiri, kader senior, dan tokoh Demokrat yang ingin mengembalikan partai pada nilai-nilai luhur saat pembentukan.
Para pendiri tersebut, lanjutnya, tidak ingin Partai Demokrat melupakan sejarah dan mengubah sejarah untuk kepentingan kelompok atau segelintir orang dari keluarga tertentu.
Baca juga: Demokrat AHY Geruduk Acara Pendiri Partai di Tangerang, Darmizal: Tindakan Barbar Bermental Preman
“Pasca KLB Sibolangit yang berlangsung sukses dan khitmad, bagi kami tidak ada lagi dualisme kerena KLB telah membatalkan AD/ART produk luar kongres partai Demokrat versi SBY pada Maret 2020 dan mendemisionerkan kepengurusan AHY yaitu dengan mengembalikan Partai Demokrat kepada nilai-nilai yang ditanamkan oleh pendiri, sudah tidak ada lagi Partai Demokrat yang diketuai AHY," katanya.
Menurutnya, KLB ditujukan untuk mengejawantahkan semangat dan niat tulus pendiri dan kader senior.
"Terpilihnya Moeldoko pada KLB Sibolangit dengan perolehan suara terbanyak dan demokratis, adalah tahapan awal untuk mengembalikan nilai-nilai luhur tersebut di dalam Partai Demokrat. Tidak ada alasan lain, seperti yang dituduhkan Nicho Silalahi," katanya.
Darmizal memastikan, dalam dinamika yang terjadi di internal Partai Demokrat, tidak ada pengaruh atau intervensi dari Presiden Joko Widodo.
"Buktinya, permohonan kami untuk dapat pengesahan hasil KLB ditolak Menkumham pada 31 Maret 2021, sehingga perjuangan kami teruskan di PTUN," katanya.
"Kami ingin kemenangan yang indah dilandasi penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat dalam sistem demokrasi di negara Indonesia tercinta," katanya.
Sementara itu, Darmizal mengatakan Moeldoko menjadi Ketum PD KLB Sibolangit adalah hak warga negara yang dilakukan dalam kapasitas Moeldoko sebagai pribadi.
"Apa yang disampaikan oleh Nicho Silalahi adalah kesesatan berpikir yang seharusnya tidak perlu terjadi," pungkas Darmizal.