Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Inisiator KLB Sibolangit yang juga pendiri Partai Demokrat, HM Darmizal, membantah soal adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam kemelut yang terjadi di partai berlambang mercy itu beberapa waktu belakangan.
Hal tersebut merespons pernyataan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Nicho Silalahi yang dikeluarkan melalui twitnya.
“Ini sangat berbahaya jika seorang berkomentar untuk konsumsi publik tanpa dilandasai pengetahuan, literatur dan pengalaman yang cukup. Apalagi jika komentarnya mendeskreditkan seorang Presiden," kata Darmizal kepasa wartawan, Minggu (12/9/2021).
Diungkapkan Darmizal bahwa dinamika, perbedaan atau sering disebutkan sebagai dualisme kepengurusan pada partai Demokrat adalah murni gerakan suara hati pendiri, kader senior, dan tokoh Demokrat yang ingin mengembalikan partai pada nilai-nilai luhur saat pembentukan.
Para pendiri tersebut, lanjutnya, tidak ingin Partai Demokrat melupakan sejarah dan mengubah sejarah untuk kepentingan kelompok atau segelintir orang dari keluarga tertentu.
Baca juga: Demokrat AHY Geruduk Acara Pendiri Partai di Tangerang, Darmizal: Tindakan Barbar Bermental Preman
“Pasca KLB Sibolangit yang berlangsung sukses dan khitmad, bagi kami tidak ada lagi dualisme kerena KLB telah membatalkan AD/ART produk luar kongres partai Demokrat versi SBY pada Maret 2020 dan mendemisionerkan kepengurusan AHY yaitu dengan mengembalikan Partai Demokrat kepada nilai-nilai yang ditanamkan oleh pendiri, sudah tidak ada lagi Partai Demokrat yang diketuai AHY," katanya.
Menurutnya, KLB ditujukan untuk mengejawantahkan semangat dan niat tulus pendiri dan kader senior.
"Terpilihnya Moeldoko pada KLB Sibolangit dengan perolehan suara terbanyak dan demokratis, adalah tahapan awal untuk mengembalikan nilai-nilai luhur tersebut di dalam Partai Demokrat. Tidak ada alasan lain, seperti yang dituduhkan Nicho Silalahi," katanya.
Darmizal memastikan, dalam dinamika yang terjadi di internal Partai Demokrat, tidak ada pengaruh atau intervensi dari Presiden Joko Widodo.
"Buktinya, permohonan kami untuk dapat pengesahan hasil KLB ditolak Menkumham pada 31 Maret 2021, sehingga perjuangan kami teruskan di PTUN," katanya.
"Kami ingin kemenangan yang indah dilandasi penegakan supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian dan bermanfaat dalam sistem demokrasi di negara Indonesia tercinta," katanya.
Sementara itu, Darmizal mengatakan Moeldoko menjadi Ketum PD KLB Sibolangit adalah hak warga negara yang dilakukan dalam kapasitas Moeldoko sebagai pribadi.
"Apa yang disampaikan oleh Nicho Silalahi adalah kesesatan berpikir yang seharusnya tidak perlu terjadi," pungkas Darmizal.
Diketahui, Nicho Silalahi menduga, segala tindak tanduk yang dilakukan Moeldoko merupakan perintah presiden Jokowi.
"Semakin jelas segala tindakan yang dilakukan oleh Moeldoko patut kita duga atas perintah langsung Presiden," kata dalam akun Twitter @Nicho_Silalahi pada Sabtu, 11 September 2021.
Dia pun mengimbau agar partai Demokrat melawan langsung Presiden. Pasalnya menurutnya, apa yang dilakukan oleh Moeldoko saat ini tidak bisa dipisahkan berdasarkan urusan pribadi.
"Kalau Demokrat mau melawan maka jelas lawan saja langsung Presiden. Logikanya apa yang dilakukan oleh Moeldoko, maka itu tidak bisa dipisahkan urusan pribadi saja," tegasnya.
Sebelumnya, dualisme Partai Demokrat kembali memanas saat partai tersebut memasuki usia ke-20 tahun.
Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membubarkan acara yang dihelat oleh kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (10/9/2021) malam.
Berdasarkan keterangan yang diterima Tribunnews, Sabtu (11/9/2021), Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, yang juga Bupati Lebak, Iti Jayabaya, mendatangi lokasi yang diduga menjadi tempat diadakannya peringatan HUT Partai Demokrat dengan panitia pelaksana kelompok gerombolan KLB Ilegal Deli Serdang.
Iti Jayabaya datang ke lokasi bersama jajaran DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, DPC Partai Demokrat Tangerang Raya, dan didampingi beberapa pengurus DPP Partai Demokrat, seperti Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan , Kepala BPJK DPP Partai Demokrat Zulfikar Hamongan, dua Deputi Bakomstra DPP Partai Demokrat, Ricky Kurniawan dan Cipta Panca Laksana, serta Amal Ghozali, salah satu Ka Biro DPP PD.
“Pada hari ini, seharian kita berkumpul, mencoba menegosiasikan apa yang kita inginkan terhadap marwah partai kita, yang kita cintai dan Alhamdulillah tadi mereka sudah melakukan kesepakatan untuk membubarkan dan mencopot atribut Demokrat yang berada di lokasi acara,” kata Iti di lokasi.
Selain dibantu para kader, pencopotan atribut Partai Demokrat di lokasi acara juga dibantu oleh Polres Tangerang Selatan.
Pihak kepolisian turun tangan mentertibkan atribut tersebut karena acara yang dilaksanakan gerombolan KLB Ilegal Deli Serdang ini tidak memberikan surat pemberitahuan.
Atas kesigapan dan loyalitas para kader dalam menjaga marwah Partai Demokrat, khususnya Partai Demokrat Banten, Iti mengucapkan terima kasih.
"Saya mengucapkan terima kasih atas soliditas, komitmen yang hari ditunjukkan oleh saudara-saudara semua, keluarga besar Partai Demokrat.
Saya yakin kita punya slogan yang sama untuk membangun demokrasi yang lebih baik, terutama memajukan, memberikan kejayaan, membangun kejayaan Partai Demokrat di Provinsi Banten,” pungkasnya.