Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah mewacanakan membuka vaksin ketiga atau booster pada awal tahun 2022.
Namun, pemerintah hanya membayarkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (13/9/2021).
Baca juga: Vaksin Booster Berbayar Direncanakan Tahun Depan, Menkes: Masyarakat Bisa Pilih Vaksin Covid-19
"Rencananya nanti yang tahun depan negara hanya akan membayari yang PBI dan juga PBI akan mendapatkan satu kali booster. Kebutuhan dosisnya adalah sejumlah orang yang mendapatkan booster ditambah buffer 10 persen," kata Budi.
"Kita juga akan menyuntikkan anak-anak yang masuk ke umur 12 tahun, itu ada 4,4 juta itu akan disuntikkan dua kali, itu yang akan dibiayai oleh negara APBN," lanjutnya.
Baca juga: Dialog dengan Bupati, Jokowi: Kalau Kemenkes Tidak Kirim Vaksin Telepon Saya
Budi mengatakan, bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori bukan penerima upah atau yang dibayar oleh pemda, akan diatur masing-masing di setiap daerah.
"Sedangkan yang rakyat yang masuk ke PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) yang selama ini dibayar oleh pemda, nanti kita akan alokasikan dana bagi pemda untuk melakukan vaksinasi dosis ketiga, tapi nanti akan menjadi beban pemda, nanti kita atur," ujarnya.
Di sisi lain, Budi mengatakan pemerintah merespons harapan rakyat bisa beli vaksin booster sendiri.
Dia menyebut vaksin booster tersebut nantinya bisa dijual di apotek sehingga masyarakat bisa membeli dan memilih layaknya membeli obat.
"Sisanya kita harapkan akan terbuka, business to business biasa, rakyat bisa membeli vaksinnya sendiri, jenis vaksinnya nanti akan kita tentukan yang sudah mendapatkan emergency use listing dari WHO dan orang-orang bisa memilih vaksinnya apa, sama seperti beli obat di apotek. Jadi ini akan kita buka pasarnya, agar masyarakat bisa memilih mau membeli booster vaksin apa," tandasnya.