Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli Tata Kota Nirwono Joga menaruh rasa khawatir cukup besar terhadap wacana pembangunan ibu kota negara (IKN).
Pihaknya mewanti-wanti agar calon investor tidak mudah termakan isu.
Kala itu, pemerintahan Soeharto tahun 1997 santer dikabarkan akan memindahkan ibu kota negara ke Jonggol, Jawa Barat.
"Hal yang harus diantisipasi jika kelak ganti Presiden dan rencana IKN dihentikan. Apalagi kondisi masih pandemi.Saya khawatir nasib jual beli tanah IKN ini akan seperti di Jonggol," kata Nirwono, Senin (13/9).
Baca juga: Tangkap Bandar Narkoba Bermarkas di Jonggol, Polisi Amankan 52,9 Kg Gram Ganja
Arsitek lanskap dari Universitas Trisakti ini memandang kenaikan harga tanah hal yang wajar.
Menurutnya, investasi tanah terbagi-bagi yakni di lokasi sekitar zona inti pusat pemerintahan dan lokasi di kota/kabupaten sekitar IKN.
"Lokasi di sekitar zona inti akan menjadi sangat mahal karena dekat dengan pusat perkantoran pemerintahan, dengan prospek pembangunan gedung-gedung perkantoran dan perhotelan dan apartemen," tuturnya.
Sementara lokasi di kota atau kabupaten sekitar IKN lebih sesuai untuk pengembang perumahan real estate (rumah tapak, rusun pekerja, apartemen, perhotelan) pendukung pekerja di IKN.
"Tanah-tanah di kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara potensial untuk dikembangkan terutama jalan tol Balikpapan-Samarinda yang sama seperti jalan tol Jagorawi," ucap Nirwono.
"Itulah yang membuat harga cenderung naik," tambahnya lagi.
Baca juga: Begal Penyandang Disabilitas di Jonggol Ternyata Pelajar, Aksinya Kerap Viral di Media Sosial
Namun pemerintah harus segera bertindak melakukan penertiban tindakan spekulan dan mafia tanah yang membuat harga tanah semakin tidak terkendali.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut pembangunan IKN tetap berjalan.
Menurutnya, TNI-Polri akan pindah lebih dulu karena kedua lembaga itu untuk memastikan keamanan di wilayah Kalimantan Timur.
"Pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. 2024 Agustus upacara kenegaraan kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan," kata Rudi dalam bincang dengan media.
Ia menuturkan pada 2022 pembangunan kantor pemerintah dan Istana Kepresidenan sudah bisa dilakukan.
Baca juga: Banyak Siswa Kelas 1 dan 2 SD di Tangsel Belum Bisa Baca, Wali Kota dan Kadis Pendidikan Bersuara
Hal ini bisa terjadi jika RUU soal pemindahan ibu kota negara segera disahkan.
Rudy menambahkan semua rencana ini bisa berjalan bergantung pada kondisi yang ada.
Termasuk kasus Covid-19 yang harus turun agar ekonomi bisa bergerak.
"Semua itu akan sangat tergantung pada Covid-19. Itu kuncinya. Kalau ini gak jalan (gak ada penurunan kasus), ekonomi susah geraknya," kata Rudy.
Rudy menekankan bahwa IKN mendorong perekonomian nasional
"Kesempatan kerja menjadi bergerak. Rp 1 triliun konstruksi bisa menyerap 13.000 tenaga kerja. Semua harus berjalan seimbang," jelasnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)