News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Aksi Mahasiswa Saat Kunjungan Jokowi

Sayangkan Penangkapan 10 Mahasiswa UNS, Kompolnas: Bukan Pengamanan, tapi Penangkapan

Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Pravitri Retno W
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pria yang disebut mahasiswa UNS diciduk polisi di tengah kunjungan Presiden Jokowi ke Solo, Senin (13/9/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarty, turut bicara soal penangkapan 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo pada Senin (13/9/2021) kemarin.

Poengky menyayangkan adanya penangkapan terhadap para mahasiswa UNS ini.

Pasalnya, para mahasiswa ini hanya menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke UNS.

"Kami menyayangkan adanya penangkapan pihak Kepolisian, kepada seseorang di Blitar dan beberapa mahasiswa di Solo, pada saat mereka membentangkan poster pada saat Presiden Jokowi lewat," kata Poengky dalam kanal YouTube Kompas TV, Rabu (15/9/2021).

Menurut Poengky, yang dilakukan polisi kepada 10 mahasiswa UNS ini merupakan penangkapan, bukan pengamanan seperti yang ditegaskan polisi.

Baca juga: Pengakuan Mahasiswa UNS yang Bentangkan Poster saat Kunker Jokowi

Baca juga: Daftar Poster Kritik Buatan Mahasiswa UNS untuk Jokowi: Minta Beri Ruang Aman hingga Benahi KPK

Karena, yang ada di dalam KUHP adalah penangkapan bukan pengamanan.

Untuk itu Poengky meminta agar polisi tidak melakukan tindakan represif kepada para mahasiswa atau warga lainnya yang ingin mencoba memberikan kritik kepada pemerintah.

"Nah tindakan penangkapan yang dikatakan sebagai pengamanan ini sebetulnya, kalau pengamanan itu tidak dikenal di KUHP. Yang ada adalah penangkapan."

"Mereka yang melakukan hal ini jangan disikapi dengan cara yang represif, penangkapan terus kemudian mengedepankan penegakan hukum. Ini adalah cara-cara yang bisa dikatakan represif," terang Poengky.

Selain itu Poengky juga ingin aparat kepolisian bisa berhati-hati dalam bertindak dan lebih mengedepankan tindakan preventif.

"Oleh karena itu agar kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat serta demokrasi di Indonesia tidak tercederai."

"Diharapkan aparat kepolisian dalam melakukan tindakannya bisa berhati-hati, dan lebih mengedepankan preventif," terang Poengky

Daftar Poster Kritik Buatan Mahasiswa UNS untuk Jokowi

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) diamankan polisi setelah menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan bentangan poster kritik pada Senin (13/9/2021).

Seorang mahasiswa UNS yang ditangkap polisi, DM mengungkapkan, total ada sekitar tujuh poster yang disiapkan oleh mahasiswa UNS untuk menyambut kedatangan Jokowi.

Baca juga: 10 Mahasiswa UNS yang Bentangkan Poster Sambut Presiden Jokowi Akhirnya Dibebaskan 

Baca juga: KRONOLOGI Penangkapan 10 Mahasiswa UNS Saat Sambut Kedatangan Jokowi dengan Bentangan Poster Kritik

Poster tersebut di antaranya tentang isu lingkungan, ekonomi, pertanian dan lainnya.

Berikut isi tulisan yang ada di dalam poster buatan mahasiswa UNS:

- Terimakasih Pak, Telah Jaga Lingkungan Kami

- Pak Kami Bingung Harus Mengadu Kemana Lagi

- Pak Tolong Benahi KPK

- Pak Tolong Beri Ruang Aman Bagi Kami

- Pak Tolong Dukung Petani Lokal

- Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Bukan Trade Off

- Terimakasih Pak Kami Bisa Beli Pupuk

DM mengaku awalnya aksi pembentangan poster tersebut tidak mengatasnamakan BEM UNS.

Baca juga: Sambut Jokowi dengan Poster Bertuliskan Pak Tolong Benahi KPK, 7 Mahasiswa UNS Diamankan

Baca juga: Jokowi: Saya Sudah Biasa Dihina, Saya Dibilang Antek PKI & Planga-plongo, Itu Makanan Sehari-hari

Menurutnya jika melakukan aksi yang besar maka akan sulit mengaplikasikannya di kondisi seperti sekarang ini.

Namun, mayoritas mahasiswa yang ikut dalam aksi pembentangan poster tersebut adalah perwakilan dari BEM tiap fakultas yang ada di UNS.

"Sebenarnya kita itu awalnya enggak mengatasnamakan BEM karena kalau kita aksi yang besar itu sulit untuk mengaplikasikannya."

"Maka rata-rata yang ikuti itu kebanyakan Ketua BEM-nya sama ya mungkin yang biasa ikut aksi atau mungkin di bagian pergerakan."

"Mungkin tiga (orang) dari setiap fakultas ikut, jadi enggak ada imbauan untuk ikut," kata DM kepada Tribunnews.com, Senin (13/9/2021).

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini