Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan sikap terkini pemerintah terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi polemik belakangan ini.
Mahfud menjelaskan Mahkamah Konsitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan bahwa secara aturan TWK yang digelar KPK bersama BKN dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN sudah benar.
Namun demikian, kata dia, dalam putusan tersebut tersirat meskipun aturan terkait pelaksanaan TWK tersebut benar, bukan berarti 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut tidak bisa menjadi ASN.
Menurutnya, pada tataran pelaksanaan aturan tersebutlah yang kemudian timbul perdebatan.
Setelah perdebatan panjang di publik, kata Mahfud, pemerintah kemudian mengusulkan untuk menjadikan para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK sebagai ASN pemerintah mengingat KPK lembaga independen yang tidak berada di bawah Presiden.
Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Publik bertajuk Politik Kebangsaan, Pembangunan Daerah, dan Kampung Halaman yang dipandu Didik J Rachbini di Twitter @djrachbini, Rabu (29/9/2021).
"Kalau KPK tidak mau, sebagai lembaga independen mengambil 75 orang ini, biar kita yang ambil. Sudah dites lagi. Dites lagi dari 75 ini lulus 17 orang. Sehingga sisanya itu tetap ditolak KPK. Lalu pemerintah, ya sudah lah masuk ke pemerintah, melalui apa? Kapolri. Jadi ASN di tempat saya saja, kata Kapolri sesuai dengan persetujuan Presiden," kata Mahfud.
Baca juga: Himmah Puji Langkah Kapolri Surati Presiden soal Perekrutan 56 Pegawai KPK Tak Lulus TWK
Dengan demikian, kata Mahfud, pemerintah menawarkan kepada 56 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut menjadi ASN Polri dengan pangkat dan golongan yang sama dengan para pegawai yang telah diangkat sebagai ASN di KPK.
"Pangkatnya sama dengan teman-teman lain yang diangkat di KPK. Yang masa kerjanya sekian tahun, golongan 4, yang sekian tahun golongan 3D dan seterusnya. Sama, kan gitu. Pemerintah terakhir, sikapnya seperti itu," kata Mahfud.
Ia kemudian melanjutkan dengan membandingkan produktifitas KPK era sekarang dengan era sebelumnya.
Meskipun hal tersebut bisa diperdebatkan, kata dia, produktifitas KPK era sekarang setidaknya di tahun pertama tidak kalah dengan era sebelumnya.
Bahkan, lanjut dia, mungkin lebih baik.
Baca juga: Mensesneg Beberkan Isi Pertemuan Kapolri dengan Menpan RB dan BKN soal Rekrutmen 56 Pegawai KPK
Pada tahun pertama KPK sekarang, kata dia, sudah berhasil menangkap dua Menteri aktif.