News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gatot Nurmantyo dan TNI AD

Kritik Gatot Nurmantyo, Panglima TNI hingga Mantan Jenderal Kopassus Beri Tanggapan Serupa

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Garudea Prabawati
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo di Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Sabtu (5/10/2019).

TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, tentang penyusupan paham komunis di tubuh TNI menuai perhatian berbagai pihak.

Termasuk di antaranya pensiunan jenderal yang pernah mengomandoi pasukan khusus TNI Angkatan Darat.

Tak hanya itu, pengamat politik menyebut pernyataan Gatot gegabah.

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo menyampaikan indikasi adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI.

Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara diskusi webinar bertajuk “TNI Vs PKI”, Minggu (26/9/2021),

Baca juga: Jelang G30S, Gatot Sebut Tubuh TNI Disusupi PKI, Letjen Dudung Jelaskan Patung Soeharto Hilang

Dalam diskusi itu, Gatot Nurmantyo menduga adanya penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI.

Indikasi itu dibuktikan dengan diputarkannya video pendek yang menggambarkan hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30S di Museum Dharma Bhakti di Markas Kostrad.

Adapun inilah kritik dari berbagai pihak menyoroti pernyataan Gatot soal TNI disusupi paham komunis: 

Pengamat Politik: Gegabah

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai, pernyataan Gatot Nurmantyo soal PKI sudah menyusup di tubuh TNI terlalu gegabah.

Apalagi, kata Karyono, jika tuduhan itu hanya berdasarkan pada informasi bahwa patung Soeharto, Letjen Sarwo Edhie Wibowo, dan Jenderal AH Nasution raib dari Makostrad.

"Informasi tersebut sangat tidak cukup untuk mengambil kesimpulan bahwa PKI sudah menyusup ke TNI," kata Karyono saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/9/2021).

Jenderal Gatot Nurmantyo saat diwawancarai usai upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Lapangan Upacara Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu, (9/12/2017). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

Semestinya sebagai mantan panglima TNI, kata Karyono, tidak sembarangan membuat pernyataan terbuka ke publik jika tidak didukung alat bukti yang cukup.

Baca juga: Peryataan Gatot Nurmantyo Soal PKI Menyusup di Tubuh TNI Dinilai Terlalu Gegabah

Jika kesimpulan diambil hanya berdasarkan informasi, apalagi cuma dari satu pihak, maka dalam membuat kesimpulan bisa terjebak pada kesimpulan halusinasi.

Menurut Karyono, narasi yang seharusnya dibangun Gatot adalah mengingatkan dan memberikan saran tentang potensi ancaman terhadap berbagai faham yang membahayakan pondasi kebangsaan.

"Gatot semestinya bisa menjelaskan secara rasional mengapa komunisme harus ditolak. Begitu juga semestinya Gatot juga menjelaskan mengapa radikalisme/ektremisme dan liberalisme bertentangan dengan Pancasila yang menjadi prinsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Karyono.

Lebih lanjut, Karyono menilai hal itu lebih mendidik daripada sekadar mengumbar pernyataan yang mengandung unsur provokasi dan menyesatkan.

Jika pesan yang disampaikan rasional, obyektif, dan edukatif maka hal ini juga dapat menunjukkan kualitas berfikir sebagai tokoh besar.

Di satu sisi, Karyono sependapat jika pernyataan Gatot ditujukan agar tetap waspada terhadap komunisme.

Tetapi, Gatot juga harus bersuara lantang tentang bahayanya radikalisme/ekstremisme dan liberalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila dan kepribadian bangsa.

Karyono juga mengingatkan, agar ancaman bahaya komunisme, radikalisme/ekstremisme, liberalisme ini tidak sekadar menjadi alat propaganda untuk kepentingan kelompok tertentu dan untuk tujuan pragmatis, apalagi sekadar menjadi 'dagangan' musiman.

Akibat dari itu, hanya menimbulkan kegaduhan, retaknya persatuan bangsa dan rusaknya kohesi sosial.

Lebih dari itu, kondisi seperti itu justru semakin membuka peluang selebar-lebarnya masuknya faham-faham tersebut.

"Saya khawatir, kita akan terjebak dalam perangkap adu domba yang dibuat kelompok-kelompok itu agar mudah mengendalikan bangsa ini," jelasnya.

Kata Istana

Istana Kepresidenan RI menolak merespons pernyataan Gatot Nurmantyo yang menduga TNI AD terindikasi disusupi oleh PKI.

Istana menyerahkan polemik soal dugaan TNI AD terindikasi disusupi oleh PKI kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Demikian Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Selasa (28/9/2021).

“Saya serahkan ke Pak Panglima saja, saya sudah membaca tanggapan Panglima,” kata Fadjroel seperti dilansir dari Kompas.TV.

Panglima TNI: Tidak Dibuktikan Secara Ilmiah

PON XX (Pekan Olahraga Nasional ke-20) Papua merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk membuktikan bahwa Papua sebagai bagian dari NKRI merupakan sebuah Provinsi yang cukup maju untuk menyelenggarakan perhelatan akbar tingkat nasional. "Kesuksesan penyelenggaraan PON XX Papua merupakan momen emas, bagi TNI-Polri, untuk membuktikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua kondusif. Dengan demikian maka faktor keamanan menjadi hal utama yang harus dipenuhi selama pelaksanaan PON XX Papua," kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat memimpin rapat kesiapan pengamanan PON XX Tahun 2021, bertempat di Jayapura, Papua, Rabu (29/9/2021). TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI (TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI)

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dugaan PKI berada di dalam tubuh TNI AD tidak bisa hanya berdasar pada keberadaan patung.

“Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat,” tegas Marsekal Hadi Tjahjanto.

Atas dasar itu, Hadi Tjahjanto pun menolak untuk berpolemik soal dugaan penyusupan PKI ke tubuh TNI.

Apalagi, perihal ini sudah diklarifikasi oleh institusi terkait.

“Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah,” ujarnya.

Dalam pendapatnya, Hadi mencerna apa yang disampaikan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo soal dugaan PKI masuk ke tubuh TNI AD lebih pada nasihat untuk prajurit aktif.

Bagaimana pun, kata Hadi, faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital.

“Saya lebih menganggap statement tersebut sebagai suatu nasihat senior kepada kami prajurit aktif TNI untuk senantiasa waspada. Agar lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi,” ucap Hadi.

Mantan Danjen Kopassus: Terlalu Gopoh

Anggota Wantimpres yang juga Pembina Srimulat, Agum Gumelar saat diwawancarai secara khusus oleh Tribunnews, di kediamannya di Jakarta, Kamis (25/7/2019). Wawancara tersebut membahas anggota Srimulat yang kembali terjerat penyalahgunaan narkoba dan seputar isu kabinet pemerintahan Presiden Jokowi di periode keduanya. Tribunnews/Herudin (Tribunnews/Herudin)

Ketua Umum PEPABRI, Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, turut menanggapi pernyataan Gatot Nurmantyo yang menyebut ada penyusupan komunis ditubuh TNI.

Agum menegaskan ia tidak setuju dengan pernyataan Gatot tersebut.

Pasalnya menurut Agum, bagi TNI, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas, memiliki suatu pedoman yakni Sapta Marga.

Diketahui dalam butir pertama berbunyi 'Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.'

Kemudian marga kedua berbunyi 'Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.'

"Tidak setuju sama sekali, karena TNI yang masih aktif ataupun yang sudah purna tugas, purnawirawan, pedomannya satu, Sapta Marga," kata Agum dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (29/9/2021).

Sehingga menurut Agum, jika ada kekuatan radikal yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila, maka itu adalah musuh negara.

Agum juga menekankan, tidak mungkin TNI akan bisa lengah hingga disusupi seperti yang dikatakan Gatot.

Bahkan, Agum menyebut Gatot Nurmantyo terlalu terburu-buru.

"Jadi kalau ada kekuatan dari manapun datangnya itu, radikal yang ingin mengganti NKRI dan Pancasila, itu adalah musuh negara."

"Tidak mungkin anggota TNI akan termakan oleh susupan seperti ini. Saudara Gatot Nurmantyo terlalu gopoh (terburu-buru)" ungkap Agum yang merupakan mantan Danjen Kopassus itu.

Lebih lanjut, Agum menyarankan Gatot untuk mengklarifikasi dugaannya kepada juniornya, Letjen Dudung Abdurachman, secara langsung terkait masalah pembongkaran tiga patung diorama di Markas Kostrad.

Agar Gatot tidak mengundang kegaduhan dengan membuat pernyataan yang bombastis.

"Kalau memang situasinya seperti itu, sebagai senior dia bisa menanyakan klarifikasi kepada juniornya kepada Dudung Abdulrahman itu. Minta klarifikasi."

"Jangan langsung membuat statement yang bombastis begitu, yang mengundang kegaduhan. Muncul lagi komen tambahan yang lebih menggaduhkan lagi, ini sangat tidak sehat," pungkas Agum.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Fransiskus Adhiyuda, Faryyanida Putwiliani)

Baca berita lainnya terkait Gatot Nurmantyo dan TNI AD

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini