Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku siap menjadi kandidat calon presiden di Pemilu 2024.
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini pun terbuka dengan peluang yang mungkin dibuka oleh Partai Amanat Nasional (PAN).
Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan saat menghadiri acara workshop PAN di Bali, Selasa (5/10/2021) lalu.
Baca juga: AHY Dikabarkan Maju Jadi Capres, Siapkah Annisa Pohan Jadi Ibu Negara ?
"Jadi 2024 di mana takdir saya tersebut, bila tidak jadi tidak masalah."
"Tapi kalau ada sebuah pintu terbuka, datang dari PAN, saya bismillah. Tapi kalau tidak juga tidak masalah, kira-kira begitu," kata Ridwan, dikutip dari tayangan Youtube Metro TV, Kamis (7/10/2021).
Kang Emil mengaku telah dinasihati oleh sang ibu untuk memilih roda kendaraan politiknya.
Untuk itu, selama setahun, Ridwan mengaku sudah berdoa agar diberi petunjuk mengenai pilihan partainya.
"Saya sudah diperintah ibu saya untuk memilih partai, jadi saya sedang istikharah selama setahun."
"Siapa tahu dengan aura yang positif ini mudah-mudahan ada perjodohan yang saya putuskan," jelasnya.
Baca juga: Songsong Pemilu 2024, Gus Jazil: PKB Wajib Usung Capres Sendiri
Sementara, dalam acara workshop tersebut, PAN tidak hanya mengundang Ridwan Kamil.
Ada nama-nama politikus lain yang kerap disebut namanya sebagai kandidat calon presiden seperti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Menanggapi hal ini, pengamat politik UIN Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno ikut memberikan pandangannya.
Menurut Adi, nama-nama yang diundang oleh PAN adalah nama yang cukup potensial untuk menjadi kandidat calon presiden 2024.
Terlebih, Adi menilai PAN memiliki suara yang cukup kuat dalam mendapatkan insentif elektoral.
"Nama-nama besar itu nama yang cukup potensial bisa diusut menjadi kandidat capres 2024 nantinya."
"Saya kira PAN punya clean effect mendapatkan insentif elektoral, baik di Pilpres maupun Pileg," kata Adi, dikutip dari tayangan Youtube Metro TV, Kamis (7/10/2021).
"Ini yang saya kira bisa dibaca secara vulgar bagaimana Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah dan Erick Thohir, nama-nama yang selalu muncul dalam berbagai radar survey, yang dinilai punya kans dan potensi untuk maju dan bertanding di pilpres nantinya," tambahnya.
Baca juga: Pengamat Nilai Ancaman Sanksi bagi Kader PDIP soal Deklarasi Capres 2024 Sudah Tepat
Jadwal Pemilu 2024 Belum Disepakati
Sementara, pembahasan mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum disepakati.
Rapat Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada Rabu (6/10/2021) ditunda.
Komisi II memperkirakan jadwal pelaksanaan pemilu baru dapat diputuskan setelah masa reses pada November 2021.
Baca juga: Komisi II Minta Pemerintah Jamin Konsekuensi Jika Pencoblosan Pemilu Digelar 15 Mei 2024
"Ya kemungkinan (akan diputuskan) habis reses, karena kita kan besok (hari ini) sudah penutupan masa sidang," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/10/2021), dilansir Kompas.com.
Rapat ditunda lantaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mesti mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo yang tidak dapat ditinggalkan.
Politisi Partai Nasdem itu mengakui, belum ada kata sepakat di antara fraksi mengenai tanggal pencoblosan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan, tahap pemungutan suara digelar pada 21 Februari 2024.
Sementara pemerintah mengusulkan 15 Mei 2024.
Untuk itu, ia mengusulkan agar silang pendapat soal hari pencoblosan dapat dibicarakan oleh pimpinan partai politik.
"Penundaan ini juga terkait dengan kita akan menyampaikan, mengomunikasikan, dari apa yang sudah kita bahas kepada para pimpinan partai."
"Agar pimpinan partai juga nanti bisa bertemu untuk sama-sama membicarakan ini," kata Saan.
Di sisi lain, Anggota Komisi II Arif Wibowo mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengumpulkan para ketua umum partai politik untuk membahas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024.
Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, selain soal tanggal pencoblosan, ada sejumlah isu lain yang perlu dibahas bersama.
Baca juga: PDIP Bakal Berikan Sanksi ke Anggota Partai yang Deklarasi Capres, Ganjar: Bagus, Setuju Saya
Baca juga: Giring Tak Rela Anies Jadi Capres 2024, Relawan: Kalau PSI Kami Tidak Heran
Misalnya soal kewajiban pelantikan serentak serta akhir masa jabatan yang serentak.
"Menurut hemat saya malah perlu untuk Presiden mengundang ketua umum parpol, mendiskusikan tentang hal-hal yang pokok yang prinsip terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024," kata Arif.
Ia yakin pemerintah memiliki keseriusan dalam mengatasi rumitnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang, termasuk soal penentuan tanggal pencoblosan.
"Saya kira pemerintah tetap serius, tetapi juga tidak boleh gegabah, tidak boleh sembrono."
"Apalagi sampai nanti salah dalam memutuskan yang tentu saja akan memberikan legacy tidak baik di masa akhir pemerintahan presiden kita," ujar Arif.
(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Ardito Ramadhan)