Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Pratikno bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa di Markas Besar TNI Angkatan Darat Jakarta.
Dalam kunjungannya Pratikno dan Andika terlihat berbincang santai dan berkeliling Mabes TNI AD.
Terlihat Pratikno juga sempat mencoba gerakan pull-up di pusat kebugaran TNI AD didampingi Jenderal Andika.
Pertemuan tersebut diketahui dari unggahan tayangan Youtube TNI AD pada Senin (11/10/2021).
Pertemuan Pratikno dengan Andika Perkasa yang digelar di tengah isu pergantian Panglima TNI ini tentu membuat banyak pihak berspekulasi, terutama di media sosial.
Mereka menebak apakah ini jadi kode keras bahwa Jenderal Andika bakal jadi Panglima TNI? Atau bahkan calon menteri, mengingat santer Jokowi bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Baca juga: Surat Presiden Terkait Panglima TNI akan Dikirim Setelah Reses
Staf khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menjelaskan, pertemuan Pratikno dan Andika hanya melihat ikan arwana dan taman-taman yang ada di Mabesad.
"Jadi Kedatangan Pak Mensesneg ke Mabes AD untuk melihat ikan arwana di taman baru Mabes Angkatan Darat, sama juga melihat suasana-suasana yang di kantor," kata Faldo melalui video yang diterima Tribunnews, Senin (11/10/2021).
Tak hanya itu, Faldo menyebut bahwa pertemuan itu dimanfaatkan Pratikno untuk berolahraga bersama Andika.
Pasalnya, di masa pandemi ini, menjaga kesehatan dengan berolahraga sangat penting.
"Dua pemimpin kita ini bisa kita jadikan teladan untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebugaran untuk menghadapi pandemi ini," ucap Faldo.
Selaim itu, Faldo menyebut bahwa pertemuan keduanya membahas masalah kebangsaan serta pemulihan pandemi yang terjadi di Tanah Air.
"Ya tentunya ada pembicaraan lainnya, tentunya pembicaraan kenegaraan terutama terkait pemulihan pandemi di Indonesia," jelas Faldo.
Pengamat: Tidak bisa disimpulkan
Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai pertemuan antara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno tidak bisa disimpulkan sebagai sinyal positif dari Istana terkait dengan pergantian Panglima TNI.
Walaupun, kata dia, tidak dipungkiri bahwa pertemuan itu bisa saja terkait nominasi calon panglima namun pertemuan tersebut tidak perlu ditafsirkan berlebihan.
Dalam proses politik, menurutnya, apa yang tampak di layar mungkin saja berbeda dengan apa yang sesungguhnya berlangsung di balik layar.
"Pertemuan itu kan kita ketahui dari unggahan akun TNI AD, jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa itu merupakan sinyal positif istana. Karena ya bisa saja pertemuannya ya memang sebatas itu saja," kata Fahmi saat dihubungi Tribunnews.com pada Senin (11/10/2021).
Jokowi Tak Punya Pakem Rotasi Antar Matra TNI
Diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada bulan November mendatang.
Nama KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono digadang-gadang menjadi calon terkuat yang akan menjadi Panglima TNI.
Mengingat Panglima TNI sebelumnya berasal dari Angkatan Udara, banyak pihak menyebut Panglima TNI selanjutnya akan berasal dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut.
Baca juga: Isyarat Langit, Andika Panglima TNI?
Menanggapi hal tersebut, Penasihat Kantor Staf Presiden (KSP), Andi Widjayanto, mengungkapkan ketiga calon Panglima TNI, baik dari, Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara sama-sama memiliki peluang.
Pasalnya menurut Andi, Presiden Jokowi tidak memiliki pakem rotasi tersendiri dalam memilih Panglima TNI.
"Ya kalau melihat karakter Pak Jokowi, tiga-tiganya mungkin ya, karena Pak Jokowi tidak punya pakem rotasi," kata Andi dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Rabu (6/10/2021).
Andi pun menyampaikan, jika melihat pilihan Panglima TNI sebelumnya, Presiden Jokowi tidak memegang pakem rotasi.
Baca juga: Pengamat Sebut Survei Calon Panglima TNI Aneh: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ditentukan Publik
Contohnya saja ada Moeldoko dan Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat.
"Kalau melihat pilihan Panglima sebelumnya, pakem rotasi tidak dipegang oleh Pak Jokowi. Karena dulu Pak Moeldoko, Pak Gatot, dari Angkatan Darat," terang Andi.
Lebih lanjut, Andi menuturkan Presiden Jokowi memiliki pertimbangan strategis tersendiri untuk memilih Panglima TNI, dibandingkan harus memakai pakem-pakem yang sudah ada.
"Sebagai seorang presiden yang menawarkan poros maritim malah belum punya dari Angkatan Laut. Tampaknya ada pertimbangan-pertimbangan strategis lain yang dimiliki oleh Pak Jokowi, ketimbang memakai pakem-pakem yang sudah ada. Jadi kalau saya melihatnya ketiganya mungkin saja," tuturnya.
Baca juga: Anggota Komisi I DPR RI Ungkap Tiga Tantangan Besar yang Dihadapi TNI Saat Ini
Tantangan Calon Panglima TNI ke Depan
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Penasihat Kantor Staf Presiden (KSP), Andi Widjayanto, memperkirakan presiden akan mengajukan nama calon panglima maksimal di minggu pertama bulan November.
Hal tersebut melihat adanya mekanisme yang harus ditempuh dalam mengajukan nama calon panglima kepada Komisi I DPR RI.
"Presiden bisa saja menyampaikan pengusulannya di minggu pertama November, 7-8 November. "
"Walaupun Pak Hadi pensiun di bulan November, tetapi secara administrasi pak Hadi bisa menjabat sebagai panglima TNI sampai 30 November," kata Andi, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (5/10/2021).
Baca juga: Jokowi Anugerahkan Bintang Militer kepada Tiga Prajurit TNI AD, AL dan AU
Menanti usulan Jokowi, Andi membeberkan apa saja tantangan yang dihadapi calon Panglima TNI nantinya.
Dikatakannya, terdapat beberapa catatan Jokowi menyoroti terkait pembangunan pertahanan negara ke depan.
"Menilik amanat Jokowi 5 Oktober 2021, menurut saya ada beberapa catatan, yang pertama persiapkan diri mengatasi ancaman yang kompleks did dalamnya termasuk pandemi Covid-19," kata Andi.
Andi mengatakan, demi membentuk kekuatan negara yang lebih baik, Jokowi menaruh perhatian adanya transformasi pertahanan.
Baca juga: Penghapusan Kekerasan hingga Kesejahteraan Prajurit jadi Prioritas Internal Panglima TNI Mendatang
"Kedua, lakukan transformasi pertahanan untuk membentuk kekuatan pertahanan indonesia."
"Ketiga, melakukan transformasi pertahanan itu geser menjadi investasi pertahanan."
"Terakhir, yang ditekankan Presiden, menjaga pilar-pilar strategis pertahanan Indonesia, pertahanan berlapis, pertahanan dalam negeri, pertahanan berlarut-larut," tambah dia.
Dari hal tersebut, menurutnya, Jokowi butuh sosok panglima yang punya visi sama dengannya untuk membangun transformasi pertahanan.
Tak hanya sekadar tugas operasi militer, kriteria calon Panglima TNI yang diperlukan yakni mampu mempersiapkan rencana transformasi pertahanan.
Baca juga: Ribut-ribut Sosok Pengganti Panglima TNI, Pengamat: Kalau Profesional, Giliran TNI AL
Andi menambahkan, mewujudkan transformasi pertahanan bisa memakan waktu hingga puluhan tahun.
"Jadi tampak yang dibutuhkan Presiden adalah perpaduan sosok Panglima yang bisa menjalankan operasi militer."
"Namun sekaligus memiliki visi bersama Presiden dan Menteri Pertahanan untuk membangun pertahanan ke jauh ke depan. Transformasi pertahanan itu bisa 25-20 tahun."
"Strategi konseptual jangka panjang perlu disiapkan bareng antara Presdien, Menhan dan panglima yang baru," ucap Andi.