Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, pelantikan tersebut membuka politisasi di dunia riset nasional.
"Dengan kondisi ini, menurut saya, terbuka lebar peluang politisasi riset. Apalagi Ketua Dewan pengarah BRIN memiliki kewenangan yang lumayan besar, termasuk membentuk satuan tugas khusus," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (14/10/2021).
Mulyanto mengungkapkan, sebelumnya para ahli sudah minta presiden agar meninjau ulang kebijakan menjadikan Anggota Dewan Pengarah BPIP secara ex-officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan politisasi riset di dalam BRIN.
"Ternyata Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan masukan para ahli tersebut dan tetap melantik Ketua Dewan Pengarah BRIN dari Dewan Pengarah BPIP," ucapnya.
"Menurut saya pemerintah memaksakan diri, karena pembangunan riset dan inovasi terpaut jauh dengan BPIP," lanjut Sesmenristek era Presiden SBY ini.
Baca juga: Ahmad Basarah Tanggapi Kritikan terhadap Pelantikan Dewan Pengarah BRIN
Mulyanto menambahkan, jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8/9/2021 menulis kekhawatiran intrvensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat (super agency) dengan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas rencana kinerjanya.
Peringkat inovasi Indonesia dalam laporan Global Innovation Index tahun 2021 (GII) semakin merosot.
Posisi Indonesia bertengger pada peringkat ke-87 dari 132 negara. Dari segi skor terus merosot. Faktor yang terutama lemah adalah aspek “kelembagaan” (peringkat ke-107), bahkan di bawah Vietnam dan Brunei.
Indonesia hanya di atas Laos dan Kamboja di kawasan ASEAn.
Selain itu tugas-fungsi BRIN yang campur aduk sebagai pelaksana sekaligus sebagai penetap kebijakan riset dan inovasi, bahkan juga menjalankan fungsi penyelenggaraan ketenaganukliran (ex BATAN) serta keantariksaan (ex LAPAN).
"Dengan masalah yang besar dan mendasar itu saya pesimis konsolidasi kelembagaan ini berjalan baik," pungkas Mulyanto.