Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan atas sindiran Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, soal barisan celeng (babi hutan).
Diketahui sebelumnya, Bambang sempat menyebut para kader yang ikut mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 dari PDIP adalah barisan celeng.
Ganjar pun menanggapi sindiran Bambang Pacul dengan santai.
Menurut Ganjar, sindiran tersebut hanya mengingatkan para kader untuk tertib pada aturan partai.
"Itu mengingatkan agar semua tertib, gitu aja," ujar Ganjar, dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV, Rabu (13/10/2021).
Baca juga: Pengamat Tanggapi Anggota PDIP yang Sebut Kader Pendukung Ganjar Sebagai Celeng: Itu Berlebihan
Sebelumnya, pernyataan Bambang Wuryanto yang menyebut kader partai yang bicara soal calon presiden (capres) 2024 bukan banteng.
Namun, ia menyebut celeng, sebagai lanjutan adanya pengurus yang mendukung Ganjar Pranowo.
Kader tersebut adalah Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan, Purworejo Albertus Sumbogo.
Albertus Sumbogo mengatakan, simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo hanya menyampaikan aspirasi sebelum Megawati memutuskan capres dari partai banteng itu untuk Pilpres 2024.
Ikhtiar politik ini supaya memengaruhi Bu Mega, bisa juga lebih objektif memandang kader PDIP yang baik dan memang punya kans menang,” kata Albertus, Senin (11/10/2021), seperti ditulis KOMPAS TV.
Di sisi lain, ia mengaku siap menerima sanksi hingga pemecatan sebagai kader PDIP, bila dinilai melanggar aturan partai.
“Saya sudah katakan sejak awal, kalau itu dianggap melanggar aturan partai, saya sudah siap kok. Diberi sanksi sampai dengan pemecatan sebagai pribadi, saya siap,” tegas Albertus.
Albertus merasa masih dalam barisan PDI Perjuangan. Dia mengaku, hanya menampung aspirasi masyarakat.
“Bagi saya, saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar, bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung,” kata Albertus kepada KOMPAS TV.
Dalam sebuah kesempatan, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) Bambang Wuryanto memunculkan istilah bukan banteng, tetapi celeng bagi kader PDIP yang mendeklarasikan capres.
Baca juga: Disebut Celeng oleh Bambang Pacul, Kader PDIP Pendukung Ganjar Siap Dipecat hingga Kata Pengamat
"Adagium di PDIP itu, yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng," ujar Bambang Pacul, dikutip Kompas.com.
Albertus yang juga Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) menyoroti sejumlah survei yang memperlihatkan elektabilitas tinggi Ganjar Pranowo.
"Belum (memberi masukan ke PDI-P). Jadi kita masih mengorganisasi diri untuk pewacanaan bersama-sama dengan teman-teman relawan Ganjar yang lain," ujar Albertus.
Sebagai kader PDIP, ia mengaku akan mengikuti apapun keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
"Kalau saya secara pribadi, iya (menerima apapun keputusan Ketua Umum). Tapi, teman-teman ini kan bukan hanya orang PDI Perjuangan. Ada banyak komponen masyarakat yang bersama saya," ucap Albertus.
Ia mengatakan, Seknas Ganjar Indonesia di Purworejo berasal dari berbagai kalangan, mulai advokat, pedagang, seniman, tokoh rohaniwan, anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga relawan Jokowi.
"Sebagai orang Purworejo ingin mendukung orang baik dari Purworejo untuk menjadi capres 2024," tambah Albertus.
Baca juga: Pengamat: Jika Prabowo Bersaing dengan Anies dan Ganjar di Pilpres 2024, Posisinya Rawan
PDIP Ancam Pecat Kader yang Ikut Deklarasi Capres 2024
Sebelumnya, PDIP buka suara menanggapi adanya deklarasi dukungan terhadap kadernya untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024, seperti yang dialami Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Menurut Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pihaknya akan memberikan sanksi bagi kader yang terlibat dalam deklarasi.
Sebab, Hasto percaya bahwa setiap anggota Partai memiliki kesadaran yang membentuk kedisiplinan kader.
"Manakala ada anggota Partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum Partai menetapkan."
"Partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi," tegas Hasto dalam keterangannya, Selasa (21/9/2021), dikutip dari Tribunnews.com.
Hasto menegaskan, seluruh relawan pemenangan akan dibentuk paska penetapan secara resmi pasangan calon dari Partai.
Untuk itu, ia menyebut lebih baik para kader membantu rakyat menangani pandemi, daripada ikut terlibat dalam deklarasi.
Terlebih, PDIP telah berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan Pileg dan Pilpres sesuai dengan mekanisme tahapan pemilu.
"Saat ini tahapan Pemilu yang memerhatikan berbagai hal terkait pandemi Covid-19 dengan seluruh dampaknya menjadi konsideran penting dalam penyusunan tahapan Pemilu," katanya.
Menurut Hasto, seluruh tahapan dirancang guna meningkatkan kualitas Pemilu, namun juga memerhatikan aspek perencanaan agar Pemilu dirancang dengan biaya Pemilu yang serendah-rendahnya, mengingat keterbatasan anggaran Pemerintah saat ini yang sedang difokuskan pada upaya menangani Pandemi.
Bahkan, kata Hasto, saat ini tahapan Pemilu pun sedang dibahas antara DPR, Pemerintah, dan KPU.
Baca juga: PDIP: Anggota Partai yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres Akan Diberikan Sanksi Organisasi
"Atas dasar hal tersebut, terkait dengan pencalonan Capres dan Cawapres, semuanya agar bersabar. Fokus utama PDI Perjuangan terletak pada kualitas pemimpin untuk mampu memikul tanggung jawab yang begitu besar bagi masa depan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia," ucapnya.
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan juga memercayakan sepenuhnya berkaitan dengan penetapan capres dan cawapres tersebut diserahkan sepenuhnya pada hasil Kongres V Partai.
Dimana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapat mandat untuk menetapkan calon.
"Apa yang terjadi sama dengan tahun 2014 dan 2019 yang lalu, dimana Ibu Megawati Soekarnoputri menetapkan Pak Jokowi sesuai dengan mandat Kongres Partai, dan terbukti Beliau hadir sebagai pemimpin yang telah lama dipersiapkan dan mampu memikul tanggung jawab sebagai pemimpin bangsa," terang Hasto.
(Tribunnews.com/Maliana/Fransiskus Adhiyuda Prasetia, Kompas.com/Khairina)