Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu reshuffle kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin terus menguat di tengah kondisi politik yang semakin dinamis.
Selain menyasar sejumlah menteri, reshuffle juga ditengarai akan menyentuh pos-pos jabatan lain, diantaranya Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) atau KaBIN.
Terkait posisi Kepala BIN, sumber internal menyebut posisi ini akan diisi oleh sejumlah nama.
Mereka antara lain Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Letjen TNI Joni Supriyanto, mantan Kepala BNPB Letjen TNI (Purn) Doni Monardo, Marsdya TNI (Purn) Dedy Permadi, Bekas Kepala Bais TNI Marsdya (Purn) Kisenda Wiranata dan Mayjen TNI (Purn) Hartomo.
Keseluruhan nama tadi dianggap memenuhi kriteria yang layak untuk menjadi Kepala BIN.
Untuk Doni Monardo dan Hartomo adalah Jenderal TNI yang karirnya melejit di masa pemerintahan Presiden SBY.
Letjen TNI (Purn) Doni Monardo pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus, sementara Mayjen TNI (Purn) Hartomo pernah menjabat jadi Gubernur Akmil dan Kepala Bais TNI.
Sementara Letjen TNI Joni Supriyanto saat ini adalah Kepala BAIS TNI, dan Marsdya (Purn) Dedy pernah menjabat sebagai Asisten Pengamanan (Asisten Intelijen) KSAU.
Mereka semua masuk ke dalam bursa calon Kepala BIN karena dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman intelejen.
Baca juga: Pengamat Nilai Pertemuan Mensesneg dan KSAD Andika Tak Harus Dicurigai: Biasa Saja, Tidak Salah
Analis politik sekaligus Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menyebut kapasitas intelejen sebagai kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi calon kandidat Kepala BIN.
Kapasitas tersebut harus melingkupi kemampuan mengolah data, mencari data dan memvalidasi data untuk kepentingan pembuatan kebijakan pemerintah.
“Siapa yang layak untuk duduk jadi Kepala BIN saya kira basisnya adalah basis kapasitas (Intelejen). Kemampuan dalam mengolah data, mencari data, dan memvalidasi data, sehingga data itu bisa digunakan sebagai basis pijakan pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan,” kata Arif, dalam keterangan tertulis, Rabu (20/10/2021).
Menurut Arif, keempat figur tersebut memang tercatat memiliki kapasitas dan pengalaman dalam dunia intelijen.
Namun lantara jabatan Kepala BIN ini tidak lepas dari muatan politis, ia menambahkan kapasitas intelejen juga harus dibarengi dengan dukungan politik.
“Kalau dilihat dari basic-nya sebagai intelejen tentara (TNI), tentu saja semua memiliki pengalaman dalam dunia intelijen," ujarnya.
"Tetapi kemudian bahwa Kepala BIN ini bisa dibilang memiliki muatan politis, tentu saja kapasitasnya harus dibarengi oleh back up politik sehingga dia layak dan dipilih pak Jokowi menjadi Kepala BIN,” pungkas Arif. (*)