News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Luhut Pandjaitan Vs Haris Azhar

Bantah Minta Saham Freeport, Haris Azhar: Saya Memperjuangkan Kesejahteraan Masyarakat Adat Papua

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus dugaan pencemaran nama baik antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dengan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, masih bergulir di kepolisian.

Beberapa waktu lalu, Luhut sempat membuat statement bahwa Haris Azhar sempat berkunjung ke kantornya untuk terkait masalah PT Freeport.

Koordinator PPKM Jawa-Bali iti menyebut Haris minta saham Freeport.

Direktur Eksekutif Lokataru itu pun membantahnya.

Haris mengatakan, dirinya merupakan perwakilan masyarakat adat Papua yang menuntut kejelasan 7 persen sisa saham.

Sebab dalam saham tersebut belum dijabarkan secara rinci yang dikhususkan untuk masyarakat adat Papua yang terdampak aktivitas pertambangan itu.

Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar (Kiri) dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti (kanan) Tangkapan layar video unggahan Haris Azhar yang menyebut Menko Luhut turut serta dalam bisnis tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua. (Youtube Haris Azhar)

“Pertama saya kasih tau bahwa informasi gak tepat, salah. Saya sebagai lawyer-nya masyarakat adat di sekitar Freeport yang terdampak mereka minta kejelasan. Nah, mereka yang advokasi juga buat masyarakat terkait sisa 7 persen saham yang belum tuntas aturan pembagiannya,” kata Haris di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (21/10/2021).

Baca juga: Mediasi Luhut dan Haris Azhar Terkait Tudingan Kepemilikan Tambang Emas Ditunda, Ini Alasannya

Haris menegaskan bahwa tudingan Luhut soal minta saham tidak benar.

Selain itu, ia menyebut skema pembagian saham untuk masyarakat Papua hingga kini belum jelas aturannya.

“Jadi bukan minta saham, tapi mereka advokasi ada 7 persen dari 100 persen, 51 sekian diambil Inalum dan 10 persen buat Papua. 3 persen diambil provinsi, 7 persen regulasi belum ada. Harusnya dibagi tiga kabupaten Mimika, masyarakat adat, dan masyarakat terdampak praktik pertambangan Freeport,” sambungnya.

Halaman
12

Berita Populer