Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menanggapi aksi demonstrasi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi mahasiswa serta masyarakat umum, yang menilai pemerintah saat ini bekerja tidak sepenuhnya untuk rakyat dan tidak melibatkan rakyat.
Sebelumnya, pada aksi di kawasan Patung Kuda tepatnya di depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021), Gerakan buruh menyebut kalau saat ini rakyat oleh pemerintah hanya dibutuhkan ketika Pemilihan Umum (Pemilu).
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, hal itu juga terjadi karena kritisisme publik dalam melakukan kontrol terhadap kekuasaan terbilang masih rendah.
Sehingga apa yang menjadi janji-janji politik saat kampanye banyak yang tidak terpenuhi.
"Malah ini membuat calon presiden atau calon kepala daerah cenderung asal membuat janji politik, hanya sekadar untuk surga telinga bagi masyarakat, karena tidak pernah ditagih dan dievaluasi," kata Kamhar kepada Tribunnews.com, Jumat (29/10/2021).
Baca juga: Evaluasi 2 Tahun Jokowi-Maruf, Kata Buruh Lebih Banyak Gagalnya
Kamhar menjelaskan, misalnya pada Pemilu publik tak memegang rapor untuk mengevaluasi mana janji-janji politik yang telah ditunaikan dan dilunasi atau janji-janji palsu.
"Rapor untuk menjadi dasar pengambilan keputusan apakah petahana bisa dilanjutkan atau diselesaikan," ucapnya.
Namun demikian, Partai Demokrat menghormati hak buruh untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, termasuk dengan cara berdemontrasi.
"Ketika aspirasi yang sebelumnya coba disampaikan secara dialogis atau melalui saluran lainnya cenderung tak diindahkan atau ditanggapi, yang pada akhirnya mesti menyampaikan dengan cara berdemonstrasi sekalipun belum tentu juga akan langsung ditanggapi atau direspon sesuai harapan," ujarnya.
Serikat Buruh: Rakyat Suaranya Hanya Dibutuhkan Saat Pemilu
Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) dan aliansi mahasiswa serta masyarakat umum, menilai pemerintah saat ini bekerja tidak sepenuhnya untuk rakyat dan tidak melibatkan rakyat.
Hal itu disampaikan massa aksi Gebrak saat menyampaikan pendapatnya di kawasan Patung Kuda tepatnya di depan Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Kamis (28/10/2021), dalam agenda mengkritisi dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf yang juga bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda.
Juru Bicara Gebrak Nining Elitos mengatakan, hal itu dapat dibuktikan saat pemerintah mengesahkan Undang-undang Omnibus-Law Cipta Kerja yang sebenarnya tidak diaminkan oleh rakyat terutama buruh.