Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk menetapkan harga terbaru test swab PCR. Ketentuan tersebut akhirnya ditetapkan oleh Kemenkes pada Rabu (27/10/2021).
Hasilnya, pemerintah resmi menurunkan batas tarif tertinggi tes PCR menjadi Rp 275 ribu untuk wilayah Jawa-Bali, dan Rp 300 ribu untuk wilayah luar Jawa-Bali.
Pemerintah juga mengatur hasil tes PCR dapat dipergunakan dalam waktu 3x24 jam alias 3 hari setelah melakukan tes.
Kendati begitu, harga tes swab PCR dengan nominal harga beragam bahkan melampaui ketentuan tersebut masih didapati di beberapa fasilitas kesehatan (faskes) maupun rumah sakit di DKI Jakarta.
Berdasarkan temuan Tribun, pada Jumat (29/10/2021), beberapa faskes tersebut ada yang telah menurunkan harga, namun masih ada juga yang mematok harga melebihi ketentuan pemerintah.
Satu di antara beberapa faskes yang sudah menurunkan harga tes PCR yakni di klinik OMDC yang lokasinya tepat berada di sisi kiri jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan.
Di klinik ini, masyarakat yang ingin melakukan tes PCR akan dikenakan harga sebesar Rp 275 ribu untuk satu kali tes dan hasilnya akan keluar dalam waktu 1x24 jam. Namun, harga tersebut masih belum termasuk biaya administrasi.
"Untuk harga tes PCR yang 1x24 jam hasilnya keluar itu Rp 275 ribu, tapi belum biaya administrasi, kalau dengan administrasi harganya jadi Rp 305 ribu," kata petugas kesehatan di klinik OMDC yang enggan menyebutkan namanya.
Harga tes PCR yang hampir serupa juga ditemui di salah satu rumah sakit swasta di kawasan Pejaten Barat, Jakarta Selatan.
Baca juga: Aturan Baru Penumpang Pesawat: Masa Berlaku Tes PCR Kini 3x24 Jam
Di rumah sakit tersebut, harga yang dipatok untuk melalukan tes PCR yakni Rp 400 ribu untuk hasilnya keluar kurang dari 1x24 jam, sedangkan untuk layanan swab tes antigen dibanderol dengan harga Rp 59 ribu.
"Untuk harganya memang kami belum pasang di banner depan, itu Rp 400 ribu, hasilnya keluar besok pagi, enggak sampai seharian," ucap seorang petugas loket rumah sakit.
Serba-serbi harga tes PCR setelah pemerintah menetapkan harga terbaru juga ditemui di sebuah klinik di kawasan Condet, Jakarta Timur.
Di mana berdasarkan temuan Tribunnews.com, terdapat satu klinik yang berada di ruas jalan Raya Condet mematok harga tes PCR senilai Rp 400 ribu untuk hasil keluar 12 jam.
Harga itu sudah termasuk biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak klinik.
"Kalau untuk harganya sesuai dengan banner yang di depan (tertulis Rp 400 ribu) itu sudah semuanya termasuk administrasi, hasilnya keluar besok pagi jam 8," ucap seorang petugas di lokasi.
Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Prof Abdul Kadir memaparkan, penurunan harga ini mengacu pada perhitungan kembali komponen-komponen pemeriksaan tes RT PCR yang terdiri dari jasa pelayanan atau SDM, komponen reagen atau habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi over HET dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.
"Dari hasil evaluasi kami sepakati bahwa batas tertinggi pemeriksaan real time PCR diturunkan menjadi 275 ribu untuk daerah Pulau Jawa dan Bali serta sebesar 300 ribu untuk luar Pulau Jawa dan Bali," ujarnya.
Kementerian Kesehatan mengingatkan, agar semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium dan fasilitas pemeriksaan lainnya yang telah ditetapkan oleh menteri dapat mematuhi batasan tarif tertinggi pemerintahan PCR tersebut.
Adapun hasil pemeriksaan real-time PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1 x 24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan real-time PCR.
"Kami meminta kepada dinas kesehatan daerah provinsi dan dinas kesehatan daerah kabupaten dan kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batas tertinggi untuk pemeriksaan real-time PCR sesuai kewenangan masing-masing," jelas Prof Kadir.
Nantinya, evaluasi batas tarif tertinggi pemeriksaan real time PCR akan ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
Politisi PAN Guspardi Gaus mengkritik rencana pembelakuan kebijakan wajib tes polymerase chain reaction (PCR) yang akan diterapkan secara bertahap kepada semua moda transportasi.
Meskipun pemerintah telah menurunkan harga tes swab PCR menjadi Rp 300 ribu, Guspardi mengatakan jika diterapkan secara bertahap untuk moda transportasi umum lainnya, jelas ini tidak logis dan akan semakin memberatkan masyarakat.
Baca juga: Intibios Lab Siap Terapkan Tarif Baru Tes PCR Sesuai Ketentuan Pemerintah
"Saya sejak awal saya tidak setuju penggunaan antigen atau PCR untuk syarat perjalanan dengan moda transportasi apa pun," kata Guspardi.
Dia pun mendesak pemerintah membatalkan rencana syarat tes PCR untuk semua moda transportasi umum.
"Seharusnya pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan menyiapkan berbagai alternatif dan solusi guna memitigasi risiko Covid-19. Rakyat jangan dikorbankan dengan kebijakan PCR ini. Semestinya negara hadir untuk menjamin dan memberikan perlindungan kesehatan yang maksimal, tanpa membebani dan memberatkan masyarakat," katanya.
Pasalnya, merujuk hasil penelitian dari para pakar epidemiologi penggunaan tes PCR dinilai tidak akan efektif jika hanya digunakan sebagai pemeriksaan satu kali tanpa indikasi apapun misalnya indikasi kontak erat.
"Lebih baik memperketat protokol kesehatan seperti mendisiplinkan pemakaian masker dan menetapkan kapasitas penumpang 50–75 persen dengan pengaturan jarak antar penumpang serta menyediakan ruangan khusus untuk makan yang terpisah dari tempat duduk khusus untuk kereta api," katanya.
Cara-cara itu, dikatakan Guspardi, dinilai para pakar Epidemiologi yang notabene ahli di bidangnya lebih efektif dan membantu dibanding mewajibkan tes PCR.
Legislator Komisi II itu menambahkan, bila pertimbangan pemerintah murni demi kesehatan dan mitigasi risiko gelombang ketiga Covid -19 menjelang nataru, maka seharusnya jangan jadikan tes swab PCR sebagai syarat mutlak untuk perjalanan untuk semua moda transportasi.
"Rapid antigen dirasa cukup untuk melakukan skrinning dalam memantau mobilitas masyarakat. Dan tak kalah penting, bagaimana pemerintah lebih memasifkan lagi vaksinasi untuk rakyat, supaya tercipta kekebalan komunal atau Herd Immunity," katanya.
Belum lagi, berdasarkan laporan ICW sejak Oktober 2020 hingga Agustus 2021 ternyata keuntungan bisnis PCR sangat menggiurkan.
"Provider atau penyedia jasa layanan pemeriksaan PCR setidaknya mendapatkan keuntungan sekitar Rp10,46 triliun atau Rp. 1 triliun lebih perbulan. Kesan yang timbul dimasyarakat bahwa pemerintah lebih pro kepada pengusaha yang mempunyai bisnis tes usap PCR ketimbang rakyat," katanya.
"Wajar juga kecurigaan masyarakat yang menduga telah terjadi "permainan" dengan menjadikan komuditas kesehatan sebagai ladang bisnis yang menguntungkan kelompok tertentu," tandas Guspardi.(Tribun Network/den/riz/wly)