Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Militer, Andi Widjajanto membeberkan empat alasan kuat di balik terpilihnya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Padahal sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudho Margono juga disebut-sebut calon kuat Panglima TNI.
Menurut Andi hal pertama alasan Jokowi memilih Andika karena persoalan senioritas.
“Satu senioritas, Pak Andika lebih senior daripada Pak Yudo (Laksamana Yudo Margono) dan Pak Fadjar (Marsekal TNI Fadjar Prasetyo),” kata Adi Widjajanto di Kompas.TV, Rabu (3/11/2021).
Faktor kedua adalah soal chemistry.
“Karena Pak Andika pernah di ring satu-nya Presiden Jokowi saat masih menjabat Danpaspampres," ujar Andi.
Baca juga: Jenderal Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Ini Harapan BPIP
Kemudian ketiga, kualitas yang dimiliki Andika dinilai sesuai dengan kebutuhan untuk kendali operasi militer.
“Sekarang kita ada operasi penanganan pandemi, ada Poso, ada Papua, yang ketiga-tiganya membutuhkan kedalaman gelar teritorial Angkatan Darat,” ujar Andi yang merupakan Mantan Seskab pada pemerintahan Jokowi periode pertama.
Alasan kuat selanjutnya adalah kerangka waktu terkait pemilu presiden 2024.
“Karena Pak Andika pensiun 2022, sehingga memungkinkan Pak Jokowi memilih kembali Panglima TNI yang baru sebelum tahapan pemilu dimulai di Maret 2023,” ucap Andi.
Andi menuturkan, jika Jenderal Andika Perkasa terpilih sebagai Panglima TNI itu berarti mantan Danpaspamres Jokowi tersebut harus bekerja cepat.
Sebab, Jenderal Andika Perkasa hanya memiliki waktu satu tahun sebelum pensiun pada Desember 2022.
Sementara Yudho bakal pensiun pada November 2023.
Antisipasi eskalasi politik
Lebih jauh, Andi Widjajanto menilai keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI jauh lebih aman jika mencermati eskalasi politik.
Sebab jika memilih Laksamana Yudo Margono atau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo itu artinya Presiden Jokowi akan dihadapkan pada pemilihan Panglima TNI baru di tengah situasi politik yang panas.
“Pak Yudo dan Pak Fadjar itu akan pensiun di tengah-tengah isu politik yang sangat panas dan kemungkinan DPR juga akan fokus melakukan pemilihan legislatif,” jelas Andi Widjajanto di KOMPAS TV, Rabu (3/11/2021).
Lantas dikonfirmasi bagaimana dengan penunjukkan Jenderal Andika Perkasa yang tidak sesuai dengan giliran matra.
Andi menuturkan, di Undang-undang TNI kebutuhan rotasi tidak menyatakan keharusan ada giliran matra dalam penunjukkan posisi Panglima TNI.
“Yang dipakai itu dapat, bukan harus. Dan selama ini dari masa SBY ke Jokowi sejak UU TNI berlaku 2004 tidak ketat rotasi itu. Jadi tidak harus AD, AL, AU,” tegas Andi Widjajanto yang merupakan Mantan Seskab di Pemerintahan Pertama Jokowi.
Andi pun meyakini penunjukkan Panglima TNI tanpa giliran matra tidak akan menimbulkan kecumburuan.
“Mudah untuk mendapatkan soliditas organisasi ya apalagi di masa Jokowi dibentuk Kogabwilhan, satuan baru, sudah diusulkan dari masa SBY tapi dibentuk di masa Jokowi. Kogabwilhan itu betul-betul integrasi antar-matra,” ujarnya.
Di samping itu, Andi menilai Jenderal Andika Perkasa sejauh ini sudah menyelesaikan tiga kinerja utama.
“Saya lihat Andika itu waktu menjabat jadi KSAD itu ada ada tiga kinerja yang utama ya. Yang pertama selesai melakukan restrukturisasi organisasi Angkatan Darat,” ucap Andi.
“Sehingga organisasi Angkatan Darat di masa Andika itu berbeda jauh dengan masa ketika misalnya Mulyono atau Gatot jadi KSAD. Ada perubahan yang sangat signifikan.”
Kedua, sambung Andi, Jenderal Andika juga berhasil menuntaskan rangkaian doktrin TNI AD.
“Mulai dari doktrin dasar gerilya sampai petunjuk-petunjuk lapangan itu dalam waktu satu setengah tahun 40-an doktrin yang dituntaskan,” kata Andi.
Terakhir yang paling menonjol dalam kinerja Jenderal Andika Perkasa adalah latihan bersama antara Amerika Serikat-Indonesia lewat latihan Garuda Shield yang merupakan latihan terbesar yang pernah dilakukan Angkatan Darat dengan negara sahabat.
“Dengan tiga keberhasilan ini, ada optimisme bahwa nanti ketika Andika menjadi Panglima ada terobosan-terobosan baik dari sisi organisasi,” ucap Andi.
“Lalu kemudian doktrin militer dan juga dari sisi kerjasama untuk melakukan operasi militer yang bisa menguatkan kemampuan TNI ke depan.”
Sudah Diprediksi
Sementara itu, Ketua Inisiatif untuk Demokrasi dan Keamanan (IDeKa) Al Araf menilai pengusulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI sudah bisa diprediksi secara politik.
Pertama, kata dia, secara politik Presiden Joko Widodo cenderung mengangkat posisi puncak strategis di TNI maupun Polri yang memiliki kedekatan dengannya.
Menurutnya hal tersebut tercermin dari pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang merupakan mantan ajudan Presiden dan saat ini pengangkatan Andika yang merupakan mantan Danpaspampres.
Kedua, kata dia, pernyataan anggota Komisi I DPR yang mendukung secara terbuka Andika juga menjadi penanda adanya dukungan politik parlemen dalam hal ini partai politik.
"Secara politik pengusulan Pak Andika jadi Panglima sudah bisa diprediksi," kata Al Araf ketika dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (3/11/2021).
Dalam konteks ini, Al Araf mengatakan pergantian panglima TNI menghindari pola rotasi pergantian panglima TNI sebagaimana disarankan dalam Undang-Undang TNI.
Baca juga: Presiden Jokowi Pilih Jenderal Andika Jadi Calon Panglima TNI Sebelum Kunker Keluar Negeri
Tentunya, kata dia, kondisi tersebut akan memunculkan sedikit kekecewaan dari Angkatan Laut yang sudah menunggu lama untuk menjadi Panglima TNI.
Namun demikian, kata dia pada akhirnya prajurit TNI akan patuh pada pilihan yang sudah ditetapkan oleh otoritas politik karena dalam negara demokrasi militer harus tunduk pada keputusan yang ditetapkan otoritas politik.
Hal yang terpenting kedepannya, kata dia, adalah langkah Panglima TNI baru.
"Apa langkah Panglima TNI baru dalam mendorong proses transformasi dan reformasi TNI yang masih menyisakan banyak masalah semisal proses modernisasi alutsista yang masih terbata, kesejahteraan prajurit yang belum sepenuhnya terjamin, reformasi peradilan militer dan lain sebagainya," kata Al Araf.
Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat menerima surat presiden (surpres) calon Panglima TNI yang diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
"Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI, untuk dapat persetujuan. Karena itu Pak Setneg, presiden sampaikan surpres mengenai usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa," ungkap Puan.
Puan mengatakan, DPR melalui Komisi I akan segera memproses surat tersebut untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
"Komisi I DPR akan menggelar fit and proper test terhadap calon Panglima TNI. Kemudian DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan," ujarnya.
Kata Mensesneg
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno menyampaikan, jabatan Panglima TNI harus kepala staf, dan Andika memenuhi syarat karena menjabat sebagai KSAD.
Ia menilai tak masalah soal masa tugas Andika di militer yang tersisa satu tahun saja.
"Ya enggak apa-apa kan tetap saja, syarat Panglima TNI itu kan harus kepala staf," kata Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/11/2021), seperti diberitakan Tribunnews.com.
Diketahui, berdasarkan masa pensiun, Jenderal Andika Perkasa akan pensiun pada 1 Desember 2022.
Baca juga: Presiden Jokowi Pilih Jenderal Andika Jadi Calon Panglima TNI Sebelum Kunker Keluar Negeri
Gerindra Hormati Keputusan Jokowi
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menghormati keputusan Jokowi yang memilih Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.
Ia menyatakan, soal pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden.
"Pertama-tama tentang calon Panglima TNI prinsipnya kami menghormati apa yang menjadi hak prerogatif presiden, untuk menunjuk calon panglima pilihan presiden," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, diberitakan Tribunnews.com.
Muzani menambahkan, pergeseran matra yang menjadi calon Panglima TNI sepenuhnya ada di tangan Presiden.
"Pada prinsipnya Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk siapapun dari matra manapun untuk menjadi calon panglima TNI," ungkapnya.
Seperti diketahui, sebelumnya juga ada nama KSAL Laksamana TNI Yudo Margono yang digadang-gadang bakal menjadi calon Panglima TNI.
Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com