Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjamin pihaknya akan mengusut laporan dugaan bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR).
Diketahui, dugaan tersebut mencatut nama dua jajaran menteri Joko Widodo, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Ia mengatakan, kini KPK tengah menelaah laporan dugaan bisnis tes PCR itu.
Baca juga: Aturan Terbaru Naik Kereta Api November 2021, Tidak Wajib Tes RT PCR, Sudah Bisa Pakai Antigen
Tak hanya tes PCR, dia juga menyinggung menerima laporan dugaan penyelenggaraan Formula-E di DKI Jakarta.
"Terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi termasuk dugaan korupsi Formula-E dan tes PCR, kami sedang bekerja."
"Prinsipnya, kami sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi," kata Firli, dikutip dari akun Twitter-nya, @firlibahuri, Kamis (4/11/2021).
Firli berjanji akan menindak tegas siapapun melakukan tindak pidana korupsi, tanpa pandang bulu.
Baca juga: MAKI Sambut Gembira KPK Mulai Mengusut Dugaan Korupsi Formula E di DKI
Ia juga menekankan pihaknya perlu bukti yang cukup dalam mengusut dugaan bisnis tes PCR ini.
"KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi. Siapapun pelakunya, kita akan tindak tegas sesuai ketentuan hukum."
"KPK tidak akan pandang bulu. KPK bekerja profesional sesuai kecukupan bukti," tambah dia.
Lanjutnya, kata Firli, KPK selalu mendengar masukan-masukan masyarakat terkait upaya pemberantasan korupsi di tanah air.
"Kita sungguh mendengar harapan rakyat bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. KPK tidak akan pernah lelah untuk memberantas korupsi," jelas Firli.
Baca juga: Ini Alasan KPK Jarang Periksa Azis Syamsuddin
Sebelumnya, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir ke KPK terkait dugaan bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Kami ingin melaporkan desas-desus di luar, ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir," ucap Wakil Ketua Umum PRIMA Alif Kamal, Kamis (4/11/2021), dikutip Tribunnews.com.
Walaupun begitu, mereka hanya memiliki bukti pemberitaan majalah sebagai bukti dugaan Luhut dan Erick terlibat bisnis tes PCR.
Alif mengatakan pihaknya belum memiliki bukti sendiri.
"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal."
"Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap ini, panggil aja itu Luhut, panggil aja itu Erick, agar kemudian KPK klir menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," kata Alif Kamal.
Menurut Alif, data lain terkait dugaan Luhut dan Erick bermain di bisnis tes PCR seharusnya dicari KPK.
Kliping majalah dinilai cukup sebagai bukti awal dari PRIMA.
"Nanti bukti-bukti itu pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," kata Alif.
Luhut Bantah Tudingan Bermain Bisnis PCR
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat suara terkait tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam bisnis tes PCR.
Seperti diketahui, Luhut diduga terafiliasi dengan bisnis perusahaan penyedia layanan jasa tes PCR, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Luhut pun membantah keras tudingan tersebut.
Ia menegaskan, dirinya tak pernah ambil keuntungan dari bisnis tes PCR itu.
"Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," kata Luhut melalui unggahan instagram Story milik pribadinya, @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11/2021).
Baca juga: Dugaan Keterlibatan Dua Menteri di Bisnis PCR Harus Segera Ditindaklanjuti
Lanjutnya, Luhut menjelaskan PT GSI merupakan perusahaan di bidang kewirausahaan sosial.
Adapun tujuan dari perusahaan tersebut bukan lah mencari profit untuk pemegang saham.
"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan," imbuh dia.
Diketahui, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Baca juga: Presiden Diminta Evaluasi Para Menteri yang Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR
Luhut mengatakan, partisipasi Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang datang dari rekan-rekannya dari Grup Indika, PT Yayasan Adaro, Northstar dan lain-lain.
Dimana, mereka bersepakat untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas besar.
Hal tersebut melihat pada awal pandemi, Indonesia masih terkendala dalam penyediaan tes Covid-19.
"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan."
"Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," tambah Luhut.
Baca juga: Polisi Masih Mencari Waktu Tepat untuk Proses Mediasi Luhut dengan Haris Azhar dan Fatia
Selanjutnya, dari kerjasama antar perusahaan itu, Luhut sebagai pemegang saham tak meraup keuntungan dalam bentuk apapun.
Justru, kata Luhut, keuntungan perusahaan banyak dipakai untuk memberikan tes Covid-19 secara gratis ke masyarakat.
Khususnya, pada masyarakat yang kurang mampu dan tenaga kesehatan, termausk di RSDC Wisma Atlet Kemayoran.
"Hingga saat ini tak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya," tegasnya.
Baca juga: Erick Thohir Dituding Bermain Bisnis PCR, Respons BUMN: Ini Jahat Sekali, Kami Justru Merugi
Di sisi lain, Luhut terus mendorong tes harga PCR bisa terus ditekan sehingga lebih banyak masyarakat yang menjangkau.
Sementara soal aturan wajib tes PCR yang sempat menuai polemik, kata Luhut, kebijakan itu adalah tindak lanjut karena melihat peningkatan mobilitas masyarakat.
"Ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama."
"Pemberlakuan tes PCR yang diberlakukan kemarin karena saya melihat adanya peningkatan risiko penularan akibar peningkatan mobilitas di Jawa-Bali dan penurunan disiplin protokol kesehatan," tutur dia.
Baca juga: Nama Luhut Disebut dalam Temuan Tempo soal Pejabat yang Terlibat Bisnis PCR, Begini Responsnya
Luhut menuturkan, sebenarnya ia tidak nyaman harus menunjukan segala aktivitasnya termasuk donasi terkait tes PCR ini.
Namun, mendengar tudingan berbisnis di balik kebijakan tes PCR, ia harus menjelaskan fakta kebenaran yang ada.
"Bagi saya jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu."
"Namun, saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada dikarenakan ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan."
"Tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangatsolidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi," tandasnya.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/Ilham Rian)