Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pengamat memperkirakan Presiden Jokowi akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet setelah melantik Panglima TNI yang baru Jenderal Andika Perkasa.
Pelantikan kemungkinan akan dilaksanakan bulan ini.
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, mengatakan dua tahun pemerintahan Kabinet Indonesia Maju akan jadi momen bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi kepada menterinya.
Pergantian Panglima TNI juga akan jadi momentum untuk perombakan kabinet.
Presiden Jokowi, menurut Arya, akan mengakomodir PAN yang baru bergabung di dalam koalisi ke dalam kabinet.
Selain itu, Jokowi juga kemungkinan akan memboyong Marsekal Hadi Tjahjanto masuk ke dalam kabinet pemerintahannya setelah pensiun dari TNI.
Seiring dengan rencana pelantikan Panglima TNI pada pekan depan.
Muncul juga kabar perombakan kabinet.
Kabar ini dipicu sejak Agustus lalu sesaat setelah Partai Amanat Nasional bergabung dalam deretan partai koalisi.
Jokowi selama memimpin Kabinet Indonesia Maju setidaknya telah melakukan dua kali perombakan kabinet.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai ada sejumlah posisi strategis yang bisa dijabat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto setelah pensiun.
Setidaknya ada tiga jabatan yang cocok untuk Hadi Tjahjanto. Pertama, sebagai salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Kedua, sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) atau sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurut Adi tiga jabatan tersebut merupakan kecenderungan proyeksi publik mengenai masa depan Hadi Tjahjanto pasca tak lagi menjabat sebagai Panglima TNI.
Adi mengatakan, nama Hadi Tjahjanto pantas masuk radar sebagai calon menteri mengingat tidak optimalnya kinerja sejumlah menteri di kabinet Jokowi-Ma'aruf.
"Banyak kinerja menteri yang under perform, di luar ekspektasi," katanya dalam Video kepada Kompas TV, Jumat (5/11/2021).
Nama Hadi, lanjut Adi, juga sangat relevan di tengah isue reshuffle (perombakan) kabinet yang menguat belakangan ini.
"Tentu Jokowi di masa pemerintahan yang tinggal tiga tahun, buruh pemain-pemain baru yang kemudian bisa mengaksentuasi semua janji dan visi politiknya. Nama Hadi Tjahjanto masuk nominasi di situ," urainya.
Sementara banyak juga yang memproyeksikan Hadi bakal menjabat sebagai Gubernur Lemhanas.
Menurut Adi Prayitno, dengan latar belakang sebagai Panglima TNI, Hadi sangat pas untuk menempati posisi tersebut.
Sebab Lemhanas merupakan lembaga yang strategis untuk membangun visi dan politik kebangsaan yang senafas dengan konsep Negara Kesatuan Republik INdonesia (NKRI) dan Pancasila.
Proyeksi berikutnya adalah Hadi bakal menjabat sebagai Kepala BNPB terutama untuk menangani bencana Covid-19 yang hingga kini belum selesai.
Sosok Hadi juga dinilai sangat pas karena memiliki pengalaman dan kemampuan memimpin.
"Tentu harus diserahkan kepada orang yang selama ini memiliki jam terbang kekutan fisik dan mental yang kuat terutama untuk mengatasi persoalan corona dan recovery ekonomi," tuturnya.
Relawan Jokowi Minta Bersih-bersih Kabinet
Sementara itu, sekumpulan teman seperjuangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam dunia politik berkumpul pada Kamis (4/11/2021) kemarin.
Mereka menyebut telah menemani Presiden Jokowi dalam menggalang kekuatan politik di akar rumput dan di media hampir satu dekade.
Para peserta itu mengklaim adalah relawan Jokowi di Pilpres seperti dari ProJo, Seknas Jokowi, Bara-JP, Kapt, Almisbat, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, Joman dan lainnya bersepakat menamakan diri mereka Kelompok Kerja Pendukung Jokowi (KKPJ).
Mereka pun mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan bersih-bersih dan pembaharuan terhadap Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan melihat perkembangan situasi politik pemerintahan yang gamang dalam penanganan lanjutan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, soal vaksin berbayar, isu perburuan rente di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi publik dan sampai perilaku beberapa oknum menteri yang terlalu kentara ingin menjadi Capres/Cawapres di 2024," demikian keterangan yang dibagikan oleh Bendahara Umum DPP ProJo Panel Barus kepada Tribunnews.com, Jumat (5/11/2021).
Baca juga: Aktivis Gelar Sidang Tandingan Forum COP26 di Patung Kuda, Protes Penanganan Iklim ke Jokowi
Berikut ini adalah poin-poin resume diskusi:
1. KKPJ mengevaluasi perjalanan dua tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan penanganan pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 1,5 tahun. Sebagai apresiasi atas berbagai keputusan pemerintahan yang berhasil bertahan dalam situasi resesi, KKPJ tetap bersemangat mendukung Presiden Jokowi terus membangkitkan Indonesia dari resesi dan pandemi.
2. Bagi KKPJ, adalah tugas bersama sebagai komponen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan bersih, berwibawa, efektif, dan membawa seluruh Rakyat Indonesia menuju kesejahteraan.
3. Dalam membaca konteks global saat ini, KKPJ mengapresiasi kepemimpinan Jokowi untuk memanfaatkan panggung internasional seperti G20 dan pertemuan iklim (COP Glasgow) dalam membawa solusi Indonesia untuk dunia.
4. Namun sebagai pendukung dan teman seperjuangan Presiden Jokowi dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju, KKPJ melihat bagaimana agenda perubahan “dibajak” oleh kelompok kepentingan dalam kabinet pemerintahan yang nyata nyata bertentangan dengan Visi Indonesia Maju Presiden Jokowi.
5. KKPJ sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente, yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global, bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan presiden Jokowi, memanipulasi dan membahayakan legacy yang sudah dibangun oleh presiden, hanya untuk tujuan mempersiapkan kepentingan sempit mereka.
6. Aroma kepentingan bisnis dalam penanganan pandemi terlalu besar untuk diabaikan.
Mulai dari vaksin berbayar, Wajib RT-PCR, Bansos, Karantina dan lain lain, terseretnya anggota kabinet dalam kasus hukum bukan saja menampar reputasi Presiden Jokowi, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap rasa kemanusiaan dan pengingkaran terhadap cita-cita politik bersama.
Kami memohon kepada Presiden untuk kembalikan pemerintahan ke rel perjuangan Visi Indonesia Maju sebagai wujud Pengemban Amanat Rakyat yang diberikan dalam Pilpres 2019.
7. Oportunisme politik di dalam pemerintahan harus ditertibkan dan dibersihkan.
Mereka yang sudah mengatasnamakan Presiden Jokowi untuk menimbun logistik dan kapital politik 2024, sudah selayaknya tidak diberi tempat dan kesempatan dalam pemerintahan, yang hanya akan mencoreng dan membahayakan "warisan" yang kelak akan ditinggalkan presiden Jokowi.
8. Karena itu, sebagai teman seperjuangan, sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan.
Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin yang jelas telah membajak Visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah.
9. Kami memandang bahwa pembersihan pemerintahan sudah cukup mendesak dilakukan. Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin harus fokus pada upaya keluar dari tekanan pandemi Covid 19 dan berkonsentrasi penuh untuk dapat memimpin ekonomi dunia pada tahun 2022 (G-20).
Sebagai loyalis, KKPJ akan tetap bersama Presiden Jokowi sampai akhir jabatan kepresidenan 2024. Keyakinan KKPJ atas Jokowi dan agenda kebangsaannya akan tetap mewarnai perpolitikan nasional Indonesia.
Semoga Tuhan Semesta Alam melindungi kita semua, Bangsa Indonesia.
Jakarta 4 November 2021.
KELOMPOK KERJA PENDUKUNG JOKOWI (KKPJ)
Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com
>