Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti memberi tanggapannya soal dugaan dua menteri bermain bisnis tes PCR.
Diketahui, dua menteri itu yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Ray menilai dugaan yang menyerang dua menteri itu bisa berdampak citra buruk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Tekan Harga Tes PCR, Metode Pooliing Sypecimens Jadi Alternatif Pemeriksaan Covid-19 di Indonesia
Untuk itu, Ray meminta Jokowi sesegera menanyakan klarifikasi pada 2 menteri itu soal dugaan bisnis tes PCR.
Karena dalam hal ini, hanya Presiden lah yang perlu turun tangan.
"Pemerintah khususnya Presiden sesegera mungkin memanggil yang bersangkutan untuk menjelaskan detail."
"Kalau terlibat dalam bisnis, ya harus dihentikan. Yang menghentikan Presiden," jelas Ray dalam diskusi virtual bertajuk Politik Bisnis Elit di PCR: Siapa Meraup Untung? yang diselenggarakan Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), Jumat (5/11/2021).
Berkaitan dengan dugaan menteri ikut terlibat, Ray pun mengingatkan soal etika seorang pejabat negara.
Baca juga: Firli Bahuri Jamin KPK Usut Dugaan Bisnis PCR Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir
Ray menyebut, yang menjadi persoalan dugaan bisnis tes PCR bukan pada pejabat mendapat keuntungan pribadi atau tidak.
Melainkan, lebih kepada penjelasan terlibat atau tidaknya seorang menteri.
Menurut dia, etika mutlak pejabat menteri itu harus menghindar dari konflik kepentingan.
"Ini bukan persoalan dapat keuntungan berapa, tapi terlibat bisnis atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung."
"Karena salah satu pakem dari etika pejabat negara itu adalah harus dihindarkan dari terjadinya conflict of interest," kata Ray.
Baca juga: KPK Telaah Aduan Dugaan Bisnis PCR Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir
Ia menjelaskan, setiap bagian dari pemerintahan harus dilakukan pengawasan kode etik.
Misalnya, DPR punya mahkamah kode etik, dan institusi lain.
Berbeda dengan jajaran kabinet yang tak memiliki badan pengawasan soal kode etik.
Sehingga, hanya Presiden yang berhak menegur para menterinya itu.
"Kalau menterinya yang melanggar etik, ya Presidennya yang harus menegur."
"Meminta memilih dalam bisnis atau bergabung pada kabinet," jelasnya.
Baca juga: Heboh Dugaan Bisnis Tes PCR, Menko Luhut Hingga Erick Thohir Beri Respons
Dikatakannya, meskipun dalam dugaan ini, perusahaan yang dituding adalah milik saudara atau keluarga pejabat.
Hal itu tetap saja melanggar etika menteri agar terhindar dari isu konflik kepentingan.
Dikhawatirkan, nantinya kebijakan terkait tes PCR selama ini hanya menguntungkan pihak tertentu di lingkaran dekat Jokowi.
"Kalau sudah seperti itu, seharusnya tidak boleh membuat regulasi."
"Mereka adalah pembuat regulasi keseluruhan Covid-19 ini, tapi pada saat bersamaan secara langsung maupun tidak langsung mereka ikut pada intensitas bisnis PCR," imbuhnya.
Baca juga: Politikus PDIP: Penunjukan Muhadjir Tangani Covid Tidak Terkait Skandal Bisnis PCR
Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri yang disebut terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Dalam Facebook pribadinya, Edy menyebut sejumlah nama yakni, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan; dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Edy menerangkan, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Selain itu, PT GSI juga dilahirkan oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.
Luhut Bantah Ambil Keuntungan Bisnis Tes PCR
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara terkait tuduhan yang menyebut dirinya terlibat dalam bisnis tes PCR.
Seperti diketahui, Luhut diduga terafiliasi dengan bisnis perusahaan penyedia layanan jasa tes PCR, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Luhut pun membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan dirinya tak pernah ambil keuntungan dari bisnis tes PCR itu.
"Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia," kata Luhut melalui unggahan instagram Story milik pribadinya, @luhut.pandjaitan, Kamis (4/11/2021).
Baca juga: Erick Thohir Dituding Bermain Bisnis PCR, Respons BUMN: Ini Jahat Sekali, Kami Justru Merugi
Lanjutnya, Luhut menjelaskan PT GSI merupakan perusahaan di bidang kewirausahaan sosial.
Adapun tujuan dari perusahaan tersebut bukan lah mencari profit untuk pemegang saham.
"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia, memang ini adalah kewirausahaan sosial, sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan," imbuh dia.
Diketahui, PT GSI lahir dari PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang sebagian kecil sahamnya dimiliki oleh Luhut.
Luhut mengatakan, partisipasi Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang datang dari rekan-rekannya dari Grup Indika, PT Yayasan Adaro, Northstar dan lain-lain.
Dimana, mereka bersepakat untuk membantu penyediaan fasilitas tes Covid-19 dengan kapasitas besar.
Hal tersebut melihat pada awal pandemi, Indonesia masih terkendala dalam penyediaan tes Covid-19.
"Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan."
"Dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ," tambah Luhut.
(Tribunnews.com/Shella Latifa/ Reynas Abdila)
Baca berita lain seputar Virus Corona