Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Ketua Pemuda Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Arief Rosyid menilai bahwa tudingan terhadap Menteri BUMN Erick Thohir terlibat dalam bisnis PCR tidaklah berdasar dan kental muatan politis.
Menurutnya tudingan tersebut sangat tendensius dan sarat kepentingan, apalagi dikaitkan dengan isu rehuffle.
"Berbagai serangan yang dialamatkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir sangat tendensius, linear dengan kepentingan para mafia yang selama ini berdiri dibelakang mereka," kata Arief, Senin, (8/11/2021).
Menurutnya, langkah Erick Thohir menyeragamkan core values BUMN dengan AKHLAK yakni Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif mendapat apresiasi banyak pihak.
Namun keseimbangan ekonomi yang didengungkan oleh Erick tersebut mengganggu kepentingan para mafia.
"Keseimbangan Ekonomi yang didengungkan oleh Menteri BUMN mengganggu kepentingan para mafia yang selama ini mengangkangi kepentingan yang lebih besar untuk umat dan bangsa," katanya.
Ia yakin Erick Thohir sudah cukup dan selesai dengan dirinya sendiri. Sehingga, dugaan Erick terlibat bisnis PCR sangat kecil.
Baca juga: Soal Erick Thohir Dituding Terlibat Bisnis PCR, Pengamat: PT GSI Hanya 2,5% dari Total 28,4 Juta
Selama ini menurutnya Erick fokus melakukan restrukturisasi BUMN dan membawa nama baik Indonesia ke panggung dunia Internasional.
"Restrukturisasi BUMN yang dilakukan Erick Thohir mengartikulasikan komitmen Presiden Jokowi untuk menjadikan BUMN sebagai kekuatan ekonomi Indonesia untuk bisa bersaing di panggung dunia," katanya.
Ia yakin tudingan kepada Erick soal isu PCR tidak akan menggangu kinerjanya. Termasuk dalam mengimplementasikan cita-cita Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin agar Indonesia menjadi pusat Ekonomi Syariah di dunia.
Keinginan tersebut telah menjadi kenyataan dengan Indonesia meraih peringkat pertama Islamic Finance Country Index (IFCI) pada Global Islamic Finance Report 2021.
"Langkah Jihad Ekonomi yang disuarakan Menteri BUMN/Ketum MES Erick Thohir dengan berdiri pada pilar keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan harus didukung secara bersama-sama dengan kesungguhan hati. Ikhtiar ini akan menegakkan kepala kita sebagai Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, agar tidak menjadi buih di lautan dengan penguasaan kue ekonomi yang hanya dinikmati segelintir orang," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo diminta segera merespons dugaan keterlibatan dua menterinya, Erick Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tes PCR. Apalagi keduanya telah dilaporkan ke KPK.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak menyebut dugaan keterlibatan dua sosok pembantu presiden itu sangat mencederai hati seluruh rakyat Indonesia, sekaligus mencoreng nama Jokowi.
"Ini sudah sangat mencederai hati seluruh rakyat Indonesia dan mencoreng nama baik Presiden Jokowi," kata Razak dalam keterangannya, Sabtu (6/11/2021).
"Karena kelakuan dua menterinya, Erick dan Luhut yang diduga tak serius mengatasi pandemi dan malah mengambil keuntungan dari bisnis PCR di tengah penderitaan rakyat Indonesia," sambungnya.
Pihaknya juga menantang KPK untuk segera memeriksa orang dekat Presiden Jokowi itu. Terlebih Ketua KPK Firli Bahuri telah menyatakan tak pandang bulu dalam pengusutan kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat.
"Saya menantang KPK memeriksa Erick dan Luhut sebagai aktor utama dugaan bisnis PCR walaupun orang paling dekat Presiden Jokowi," kata Razak.
Dalam waktu dekat PP HIMMAH akan menggelar aksi unjuk rasa ke gedung KPK untuk mendesak lembaga antirasuah itu memulai penyelidikan dugaan bisnis tes PCR ini.
"Terkait dukungan dan tantangan HIMMAH, kami akan menggelar aksi unjuk rasa dalam waktu dekat ini ke KPK," pungkasnya.
Diketahui dugaan keterlibatan bisnis PCR ini terkait munculnya perusahaan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), yang salah satu pemegang sahamnya adalah Luhut.
Luhut memiliki saham di PT GSI secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.
Pejabat Istana lain yang namanya dikaitkan dalam kepemilikan saham di PT GSI adalah Menteri BUMN, Erick Thohir.