Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan pihaknya tengah menyusun petunjuk dan arahan (Jukrah) kepada jajarannya terkait mekanisme penanganan pemberantasan mafia pelabuhan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Komjen Agus untuk merespons permintaan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Polri menindak banyaknya mafia pelabuhan di Indonesia.
"Sedang kita susun jukrah ke jajaran dengan penekanan kembali Bapak Menko Marinves," kata Agus saat dikonfirmasi, Jumat (12/11/2021).
Di saat bersamaan, kata Agus, pihaknya juga melakukan pengawasan praktik kecurangan yang biasa terjadi di Pelabuhan. Namun, dia meminta para pelaku usaha turut serta untuk melaporkan jika adanya praktik kecurangan.
"Sementara kegiatan pengawasan praktik kecurangan yang berdampak ekonomi biaya tinggi di Pelabuhan juga dilakukan, lebih kepada adanya laporan dulu dari pelaku usaha yang mengalami," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku masih melihat banyak praktik kecurangan yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.
Ia merasa jengah dengan banyaknya kecurangan tersebut.
Baca juga: Luhut Minta Penjarakan Mafia Pelabuhan, Berikut Respons KPK
Karena itu Luhut meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk menindak tegas para mafia yang bermain di pelabuhan itu.
"Saya mohon KPK dengan Kejaksaan, Polri, ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," kata Luhut dalam acara webinar Stranas PK bertajuk ’Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan’, Kamis (11/11/2021).
Luhut mengatakan sistem pelabuhan di Indonesia masih jauh dari kata efisien. Pemerintah tengah mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia jadi efisien.
"Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project, di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju," kata Luhut.
Namun, salah satu kendala yang dihadapi pemerintah untuk mengefisienkan sistem di pelabuhan itu adalah masih banyaknya pihak-pihak yang bermain di sana.
Di saat pemerintah mau membuat ringkas, para ’mafia’ itu justru memaksa sistem tetap ribet.
Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, kata Luhut, nilai birokrasi di pelabuhan belum sesuai harapan.
Baca juga: Ini Kabar Terbaru Rencana Mediasi Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan dengan Haris-Fatia
"Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok," kata Luhut.
Permainan itu yang membuat Luhut geram. KPK dan Polri diminta menindak tegas orang-orang yang bermain di saat pemerintah bekerja.
"Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan), ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem kita diganti atau dipenjarakan," kata Luhut.
Luhut menyebut sistem kerja pelabuhan di Indonesia masih memusingkan. Bahkan sistem kerja pelabuhan di Indonesia kalah jauh dibandingkan dengan Abu Dhabi dan Dubai yang sudah sangat efisien.
"Saya melihat betapa negara lain sangat efisien sekarang, mereka betul-betul membuat negaranya menjadi tertata dengan baik. Semua karena disiplin, karena digitalisasi. Tren digitalisasi sudah terjadi di seluruh dunia dan berangsung di berbagai sektor," kata Luhut.
Pembuatan sistem kerja pelabuhan yang efisien dinilai sangat dibutuhkan Indonesia. Ini karena Indonesia mengandalkan transportasi laut dalam pengoptimalan perdagangan internasional.
"Sekitar 80 persen perdangan internasional ditransportasikan melalui laut. Laut sangat vital sekali. Kita tidak dapat menaifkan betapa krusialnya penanganan pelabuhan bagi suatu negara. Kalau di pelabuhan tidak tertata dengan baik, high cost. Itu yang terjadi di negeri ini," kata Luhut.
Luhut menyebut masalah yang terjadi di Indonesia dapat menjadi pangsa pasar negara lain. Kata dia sistem pelabuhan yang memusingkan hanya bikin susah sistem perdagangan di Indonesia.
"Sebagai ilustrasi dampak secara makro, pebisnis dan investor tentunya mempertimbangkan biaya logistik dalam menjalankan bisnis dan investasi. Dengan biaya logistik tinggi, berkuranglah minat pebisnis berinvestasi dan berkurang lah lapangan kerja dan daya beli masyarakat makin rendah," sambungnya.
Dia menegaskan Indonesia tidak bisa selamanya seperti itu.
"Ini menyebabkan masyarakat negara tersebut hanya jadi pangsa pasar negara yang lebih kompetitif. Apa kita mau terus begitu? Saya kira tidak," katanya.