Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengkritik rata-rata kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2022 yang hanya naik 1,09 persen.
Menurut Netty, jumlah yang telah ditetapkan ini sama sekali tak memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja atau buruh.
“Jumlah kenaikan ini sangat kecil sekalipun diukur dari sisi inflasi yang hanya merupakan salah satu indikator dalam penentuan upah. Tingkat inflasi tahunan sampai Oktober 2021 saja sudah 1,66 persen. Ini kenapa rata-rata kenaikan UMP hanya 1,09 persen?” kata Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (18/11/2021).
Netty juga mempertanyakan metode atau formula apa yang digunakan pemerintah dalam menyusun UMP 2022.
Karena meskipun pihaknya menolak UU Cipta Kerja, akan tetapi UU Cipta Kerja juga memuat banyak indikator lainnya dalam menentukan upah.
"Kami di Fraksi PKS sedari awal memang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Tapi katakanlah pemerintah memakai itu, seharusnya dalam PP 36/2021 juga ada indikator lain seperti tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Jadi bukan hanya soal inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja," ucapnya.
Baca juga: Momen Anies Duduk Bareng Buruh yang Geruduk Kantornya hingga Diteriaki Hidup Presiden Indonesia
Selain itu menurut Netty, seharusnya pemerintah juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi pekerja dan buruh yang disampaikan dalam berbagai aksi unjuk rasa dalam beberapa waktu terakhir.
“Saya meminta pemerintah mencarikan jalan keluar terbaik, dengan bersikap bijaksana atas berbagai aspirasi pada aksi unjuk rasa pekerja/buruh sehubungan dengan kenaikan UMP,” ujar Netty.
Oleh karena itu Netty meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dalam menentukan UMP 2022.
"Apakah pemerintah sudah melakukan survei terhadap harga bahan pokok di pasar? Jangan hanya berpihak pada kalangan pengusaha, tapi harus memperhatikan juga kesejahteraan dari para pekerja. Apalagi selama pandemi ini kebutuhan dan biaya hidup terus naik," katanya.
Baca juga: Protes Kenaikan Upah Minimum Hanya 1,09 Persen, Buruh Ancam Gelar Aksi Mogok Nasional Bulan Desember
Menurut Netty, jika pemerintah berani menaikkan UMP yang berkeadilan, justru akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Apabila UMP naik, maka dengan sendirinya membuat daya beli masyarakat meningkat. Dan itu akan membuat ekonomi nasional tumbuh dan bergerak. Tapi jika UMP tidak naik atau bahkan turun maka konsumsi produk masyarakat juga akan menurun, sehingga lapangan kerja baru sulit untuk dibuka," pungkasnya.