Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat KH Juhadi Muhammad mengatakan dirinya akan berkirim surat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pelaksanaan Muktamar ke-34 NU yang rencananya dilaksanakan pada 23-25 Desember 2021.
Surat tersebut, dikatakan Juhadi, berisi masukan agar muktamar diundur ke Januari tahun 2022 sesuai arahan 9 kiai sepuh untuk jajaran PBNU.
“Saat ini pemerintah masih belum memperbolehkan kerumunan karena masih pandemi Covid-19 dan agar persiapan panitia juga maksimal, saya setuju baiknya muktamar diundur saja,” kata Juhadi dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/11/2021).
Walaupun diundur, lanjut Juhadi, hal tersebut tidak akan menciptakan mudharatnya terhadap PBNU.
"Saya melihat walaupun muktamar diundur tidak ada mudharatnya terhadap PBNU apalagi ke PW dan PCNU, dan secara organisasi juga masih berjalan dengan baik, kondusif, dan kompak," ujar Juhadi.
Terkait adanya pihak yang ingin muktamar dipercepat, Juhadi mempersilakan hal tersebut.
"Tentunya dengan alasan yang bisa diterima semua pihak, bukan karena ada kepentingan pribadi," ujar Juhadi.
Juhadi mengajak kepada para pengurus PCNU dan PWNU untuk taat dan patuh pada arahan para kiai sepuh.
"Saya meyakini para kiai sepuh ini ikhlas mengurusi NU, tidak ada kepentingan pribadi dan siapa pun yang jadi Ketua Umum PBNU adalah orang pilihan yang bisa membawa kemaslahatan untuk umat. Kita doakan Ketua Umum PBNU terpilih nanti semoga bisa membawa kemaslahatan umat," pungkasnya.
Baca juga: Jelang Muktamar, Rais dan Katib Aam PBNU Bantah Tandatangani SK PCNU Medan
Sebelumnya, sebanyak sembilan kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) di sejumlah wilayah meminta kepada panitia Muktamar ke-34 NU untuk menunda muktamar ke Januari 2022.
Hal tersebut diketahui usai sembilan kiai sepuh NU tersebut melakukan pertemuan Masyayikh NU dan menyepakati sejumlah hal, salah satu jadwal Muktamar ke-34 NU yang sedianya bakal digelar di Lampung, pada 23-25 Desember 2021.
Kesembilan kiai sepuh atau masyayikh yang menandatangani kesepakatan musyawarah tersebut antara lain KH Anwar Mansyur (Jawa Timur), KH Abuya Muhtadi Dimyati (Banten), Tuanku Bagindo H Muhammad Letter (Sumatera Barat), KH Manarul Hidayat (Jakarta), Dr. KH Abun Bunyamin (Jawa Barat), KH Ahmad Haris Shodaqoh (Jawa Tengah), KH Abdul Kadir Makarim (NTT), KH Muhsin Abdillah dari (Lampung), dan Dr KH Farid Wajdy (Kalimantan Timur).
Dalam dokumen yang diterima Tribunnews, Kamis (25/11/2021), ada dua halaman hasil pertemuan para masyayikh tersebut.
Halaman pertama berbentuk berita acara kesepakatan pertemuan yang ditandatangani oleh 9 kiai sepuh.