Baca tanpa iklan
Menurutnya, hal itu terlihat dari Sri Mulyani yang beberapa kali membatalkan rapat meski sudah mengatur janji sejak lama.
"Kita komunikasi sudah beberapa bulan yang lalu sekitar tiga bulan, tapi dia enggak anggap kita. Ini seperti menyepelekan sekali," tegas Fadel.
Fadel juga merasa selama menjabat sebagai Menkeu di kabinet Jokowi Sri Mulyani tidak memiliki kinerja yang bagus.
Contohnya pendapatan negara berkurang, utang bertambah, pinjaman bertambah, dan berkonflik dengan menteri kabinet lainnya.
"Jadi hal-hal itu sudah layak menjadi dasar untuk pencopotan Sri Mulyani," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Fadel, 10 pimpinan MPR telah rapat bersama dan hasilnya meminta agar Presiden Jokowi mencopot Sri Mulyani.
"Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri Keuangan," tuturnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya menjelaskan alasan ketidakhadiran dirinya dalam undangan rapat pembahasan anggaran dengan pimpinan MPR.
"Undangan dua kali 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga kehadiran di MPR diwakilkan Wamen. Tanggal 28 September 2021 bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN 2022 di mana kehadiran Menkeu wajib dan sangat penting. Rapat dengan MPR diputuskan ditunda," ujarnya seperti dikutip Tribun Network, Rabu (1/12).
Mengenai pemangkasan anggaran MPR, Sri Mulyani menerangkan bahwa semua Kementerian/Lembaga dikurangi anggarannya karena adanya lonjakan kasus COVID-19 di tahun ini.
"Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan COVID-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran KL harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penangan COVID-19 (klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," paparnya.
Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.
"Anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan tetap didukung sesuai mekanisme APBN. Menkeu menghormati fungsi dan tugas semua Lembaga Tinggi Negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," ujar Sri Mulyani.
"Kemenkeu dan Menkeu terus bekerja sama dengan seluruh pihak dalam menangani Dampak Pandemi COVID-19 yang luar biasa bagi masyarakat dan perekonomian," tutupnya. (Tribun network/mam/yov/dod)