Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan MPR RI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.
Hal itu sebagai bentuk protes karena anggaran MPR yang terus dipotong.
Pengamat politik dan pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, ketegangan yang terjadi antara Sri Mulyani dan MPR merupakan tembakan langsung kepada Presiden Jokowi.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual bertajuk 'MPR VS SMI, Seteru Jelang Reshuffle', Minggu (5/12/2021).
"Ketika Sri Mulyani menetapkan jatah anggaran MPR atau pimpinan MPR atau agenda MPR itu artinya atas persetujuan Presiden. Sekarang mereka (MPR) menuntut menterinya untuk dicopot karena dianggap tidak peduli terhadap keuangan MPR yang itu notabene atas pesengetahuan dan persetujuan Presiden," kata Ray.
Baca juga: Sri Mulyani Unggah Foto Bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo: Selfie Ini Beribu Makna
Dikatakan Ray, kebijakan Sri Mulyani untuk memangkas anggaran MPR pasti mendapat persetujuan dari Presiden Jokowi.
"Enggak mungkin Sri Mulyani memotong begitu saja, kalau tidak ada atas persetujuan Presiden, enggak mungkin," ucapnya.
Lebih lanjut, Ray menilai polemik yang terjadi antara MPR dan Sri Mulyani hanya bersifat politik saja dan merupakan tembakan secara tidak langsung kepada Presiden Jokowi.
"Jadi ketika mereka menembak Sri Mulyani pada dasarnya mereka (MPR) sedang mengingatkan Presiden. Jadi tembakannya bukan Sri Mulyani di copot tapi juga gertakan kepada Presiden Jokowi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasannya memotong anggaran MPR hingga membuat lembaga tinggi negara itu marah.
Menurut Sri Mulyani pemotongan anggaran dilakukan dalam rangka memenuhi berbagai keperluan mulai dari penanganan pandemi Covid-19 hingga membantu rakyat miskin.
"Tujuannya adalah untuk membantu penanganan covid-19, seperti klaim pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi, pelaksanaan PPKM di berbagai daerah," ungkapnya dalam unggahan Instagram, Rabu (1/12).
Ia menekankan refocusing anggaran dilakukan untuk membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bantuan sosial (bansos), memberikan subsidi upah, hingga membantu pelaku usaha kecil selama PPKM Level 4 diberlakukan.
Baca juga: Minta Pecat Sri Mulyani karena Anggaran yang Terus Dipotong, Pimpinan MPR Dinilai Kekanak-kanakan
Ani mengklaim refocusing anggaran tidak hanya terjadi di MPR, namun juga terjadi di semua kementerian dan lembaga negara. Bahkan, refocusing anggaran dilakukan sebanyak empat kali.
Namun demikian, anggaran kegiatan bagi anggota MPR masih akan tetap didukung oleh mekanisme pembiayaan negara melalui APBN.
Ia pun mengaku menghormati seluruh lembaga negara, termasuk anggota parlemen.
"Menkeu (menteri keuangan) menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara yang diatur dan ditetapkan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad kecewa kepada Menteri Keuangan karena telah memotong anggaran lembaganya di saat pimpinan MPR bertambah dari empat orang menjadi 10 orang.
Baca juga: Klarifikasi Sri Mulyani Tak Hadiri Rapat dengan Pimpinan MPR untuk Bahas Anggaran
"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (30/11).
Ia pun menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Tidak hanya itu, Fadel juga mengungkapkan kekecewaannya lantaran Sri Mulyani kerap kali tidak menghadiri rapat yang diadakan MPR RI.
"Pimpinan MPR rapat dengan menteri keuangan, kami undang dia, sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin dua hari kemudian, atur lagi, dia batalin," tutur Fadel.
Jubir Wapres Pertanyakan Rasionalitas MPR Minta Jokowi Pecat Sri Mulyani
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal desakan pimpinan MPR RI kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani karena alasan pemotongan anggaran MPR.
Jubir Wapres, Masduki Baidlowi, mengatakan Sri Mulyani memiliki alasan yang kuat mengenai pemotongan anggaran itu.
"Itu kan Pak Fadel (Wakil Ketua MPR) punya hak bicara, ini negara demokrasi ya. Tapi saya kira alasan yang dikemukakan oleh Ibu Sri Mulyani itu cukup rasional kenapa dia tidak hadir, kalau dia melakukan pemotongan, kan tidak hanya Pak Fadel anggarannya dipotong di MPR, semuanya dipotong untuk refocusing," kata Masduki kepada wartawan, Jumat (3/12/2021).
Soal pencopotan Sri Mulyani itu, dia mengatakan selama ini Sri Mulyani adalah tulang punggung Kemenkeu.
"Jadi saya kira, apalagi kita tahulah cara presiden untuk reshuffle kabinet dan segala macam itu kan juga sangat-sangat apa namanya... banyak orang mengharapkan reshuffle kabinet sampai sekarang tidak ada reshuffle kabinet," katanya.
Baca juga: Sri Mulyani dan Pimpinan MPR Sepakat Bertemu, Bamsoet: Bukan Masalah Anggaran
"Apalagi Ibu Sri Mulyani selama ini sudah menjadi tulang punggung di Kementerian Keuangan," lanjut Masduki.
Masduki menyadari setiap orang berhak bersuara di negara demokrasi.
"Tapi apakah cukup rasional permintaan itu atau tidak? Kan teman-teman ngerti sendiri lah itu," katanya.
Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad mengucapkan hal ini lantaran pihaknya kecewa dengan kinerja dan sikap yang dilakukan Sri Mulyani selamat di kabinet Pemerintahan.
"Kita minta presiden memberhentikan dan mencopot menteri keuangan karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya," kata Fadel dalam konferensi pers di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (30/11/2021).
Tak hanya itu, menurut Fadel selama ini Sri Mulyani dianggap sangat meremehkan dan menyepelekan MPR sebagai lembaga negara.
Hal itu, terlihat dari Sri Mulyani yang beberapa kali membatalkan rapat meski sudah dilakukan janji sejak lama.
"Kita Komunikasi sudah beberapa bulan yang lalu sekitar 3 bulan, tapi dia gak anggap kita. Ini seperti menyepelekan sekali," tegas Fadel.
Fadel pun merasa selama menjabat sebagai Menkeu di kabinet Jokowi, Sri Mulyani tidak memiliki kinerja yang bagus.
Contohnya, pendapatan negara berkurang, utang bertambah, pinjaman bertambah dan berkonflik dengan menteri kabinet lainnya.
"Jadi hal-hal itu sudah layak menjadi dasar untuk pencopotan Sri Mulyani," kata Fadel.