Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali meraih sertifikat ISO 9001:2015 dari badan sertifikasi dunia Wordwide Quality Assurance (WQA) UK Limited yang bermarkas di Inggris.
MUI memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 sejak tahun 2018 dan setiap tahun diaudit lembaga WQA.
Pada 2021 ini MUI berhasil mempertahankan predikat ISO tersebut untuk tiga tahun ke depan.
Chief Executive Officer (CEO) WQA UK Limited Daniel Raymond berharap MUI menjadi organisasi yang modern, profesional, akuntabel, dan transparan.
"Selanjutnya standarisasi ini diharapkan akan mendunia dalam hal pencapaian dan budaya yang baik," kata Raymond melalui keterangan tertulis, Selasa (7/12/2021).
Sekretaris Jenderal MUI Amisyah Tambunan menjelaskan misi MUI menggerakkan kepemimpinan dan kelembangaan umat secara efektif.
“Segenap pengurus MUI wajib menjalankan visi dan misi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab (masuliyah) sebagai umat beragama dalam bentuk memberikan pemahaman wasathiyatul Islam," kata Amirsyah.
Baca juga: Kominfo dan MUI Kerja Sama Cegah Penyebaran Radikalisme Lewat Media Sosial
Perolehan sertifikat ISO ini menjadi pendorong bagi Dewan Pimpinan MUI untuk terus menerapkan dan meningkatkan manajemen mutu ISO.
Selain sertifikasi ISO, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memperoleh sejumlah sertifikasi berstandar internasional.
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di bawah naungan MUI tersebut memperoleh Sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17065 : 2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak tahun 2018.
Baca juga: Sambut Damai Natal, Ketua MUI Provinsi Papua Sampaikan Pesan Sejuk bagi Masyarakat
Sertifikat Akreditasi Emirates Authority for Standardization and Metrology, negara Uni Emirat Arab (UEA) sejak 2019.
Sertifikat ISO17065:2017 untuk Laboratorium LPPOM MUI sejak 2016 dan merupakan laboratorium halal pertama yang terakreditasi di ruang lingkup farmasi dan seasoning.
LPPOM MUI juga memperoleh pengakuan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 519 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No 177 Tahun 2019.