Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agama mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak 1 Desember 2021 lalu.
Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.
"Diterbitkannya Peraturan Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH tersebut selanjutnya wajib dipedomani dalam setiap aktivitas layanan yang dilaksanakan oleh BLU BPJPH," ujar Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham melalui keterangan tertulis, Senin (13/12/2021).
Terbitnya Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021.
Regulasi ini juga sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
"Penetapan peraturan tarif layanan tersebut juga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian tarif serta transparansi biaya layanan sertifikasi halal di Indonesia," jelas Aqil irham.
Di dalam peraturan tersebut, diatur tarif layanan BLU BPJPH terdiri dari 2 jenis tarif, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang.
Tarif layanan utama terdiri dari sertifikasi halal barang dan jasa; akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); registrasi auditor halal; layanan pelatihan auditor dan penyelia halal; serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal.
Baca juga: LPPOM MUI Bantah Tuduhan Raup Triliunan Rupiah dari Sertifikasi Halal
Adapun tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan laboratorium; serta penggunaan kendaraan bermotor.
Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi:
(a) layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha;
(b) layanan permohonan sertifikasi halal;
(c) layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal; dan
(d) layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.
Layanan akreditas LPH meliputi:
(a) layanan akreditasi LPH;
(b) layanan perpanjangan akreditasi LPH;
(c) layanan reakreditasi level LPH;
(d) layanan penambahan lingkup LPH.
Ketentuan tarif layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare) dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) atau tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
Pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha berasal dari APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp 300.000,00 dengan rincian Rp 25.000,00 untuk komponen pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal.
Lalu Rp 25.000,00 untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendampingan PPH, Rp 150.000,00 untuk komponen insentif pendamping PPH, dan Rp 100.000,00 untuk komponen sidang fatwa halal MUI.
Baca juga: Kepala BPJPH: Sertifikasi Halal Tingkatkan Daya Saing Produk
Adapun besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang dibebankan kepada pemberi fasilitasi pada tahun anggaran 2022 akan disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
Berikut Rincian Tarif Layanan Utama BLU BPJPH
I. Sertifikat Halal untuk Barang dan Jasa (per Sertifikat)
1. Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau Self Declare: Rp 0,00
2. Permohonan Sertifikat Halal:
a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp 300.000,00
b. Usaha Menengah: Rp 5.000.000,00
c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp 12.500.000,00
3. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal:
a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp 200.000,00
b. Usaha Menengah: Rp 2.400.000,00
c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp 5.000.000,00
4. Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri: Rp 800.000
II. Akreditas Lembaga Pemeriksa Halal (Per Lembaga)
1. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
a. Golongan I: Rp 4.200.000,00
b. Golongan II: Rp 13.300.000,00
c. Golongan III: Rp 17.500.000,00
Baca juga: Perluas Pasar, UMKM Didorong Lakukan Sertifikasi Halal
2. Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
a. Golongan I: Rp 3.400.000,00
b. Golongan II: Rp 8.200.000,00
c. Golongan III: Rp 9.100.000,00
3. Reakreditasi Level Lembaga Pemeriksa Halal: Rp 8.700.000,00
4. Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri: Rp 17.500.000,-
5. Witness (Penyaksian Proses Pemeriksaan Kehalalan Produk) (sekali dalam masa akreditasi)
a. Lembaga Pemeriksa Halal Pratama: Rp 3.500.000,00
b. Lembaga Pemeriksa Halal Utama: Rp 10.000.000,00
c. Lembaga Pemeriksa Halal Luar Negeri: Rp 17.500.000,00
III. Pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal
1. Pelatihan Auditor Halal:
a. Golongan I: Rp 3.000.000,00
b. Golongan II: Rp 3.500.000,00
c. Golongan III: Rp 3.700.000,00
2. Registrasi Auditor Halal: Rp 300.000,00
3. Pelatihan Penyelia Halal:
a. Golongan I: Rp 1.600.000,00
b. Golongan II: Rp 2.700.000,00
c. Golongan III: Rp 3.800.000,00
IV. Sertifikat Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal
1. Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal: Rp 3.500.000,00
2. Sertifikat Kompetensi Penyelia Halal: Rp 1.800.000,00