Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laporan pertanggungjawaban (LPJ) PBNU periode 2015-2020 di bawah kepemimpinan KH Said Aqil Siroj diterima peserta sidang pleno Muktamar NU.
"LPJ diterima," ujar Said Aqil seusai menghadiri sidang Pleno I di UIn Raden Intan, Lampung, Kamis (23/12/2021).
Said Aqil bersyukur LPJ diterima dengan baik oleh peserta Muktamar NU.
Menurutnya, Muktamar NU harus menghasilkan keputusan yang terbaik.
Lebih lanjut, Said menyerahkan urusan pemilihan Ketua Umum (Ketum) PBNU kepada para muktamirin.
Namun, Said Aqil mengaku yakin menjadi Ketum PBNU lagi.
"Saya hidup terus optimis tidak pernah pesimis. Pemilihan terserah Muktamirin dong, terserah muktamirin bebas gimana nuraninya masing-masing," kata dia.
Baca juga: Said Aqil: Gerakan 212 Bukan Kebangkitan Umat Islam Melainkan Gerakan Politik yang Atasnamakan Islam
Baca juga: Yakin Pendukungnya Tak Alihkan Dukungan, Gus Yahya: Saya kan Kiai Bukan Penjahat?
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj membeberkan bagaimana pesantren-pesantren yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU) di seluruh Indonesia tidak ada yang terpapar aliran radikalisme.
Hal ini ditegaskannya saat memberi laporan pertanggungjawaban dalam rangkaian Muktamar ke-34 NU di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Said Aqil mengatakan PBNU memahami radikalisme disebabkan akibat pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku.
Pemahaman keagamaan yang sempit dan kaku, dikatakan Said Aqil, biasanya dibangun oleh pengetahuan yang sempit pula. Pendidikan yang dibangun pun kerap belum bisa memilah secara jelas nilai keagamaan yang benar dan yang ternyata malah disalahgunakan.
"PBNU menjamin tidak ada satupun dai-dai yang berpaham radikal. Pesantren pesantren NU tidak ada yang tersusupi dan terkontaminasi dengan radikalisme," kata Said Aqil, Kamis (23/12/2021).
Pihaknya lebih lanjut juga mendukung lahirnya Undang-Undang Anti terorisme yang lebih tajam dan lebih mampu mengantisipasi potensi terjadinya aksi terorisme.
Dia mengampanyekan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU untuk membangun daya kritis generasi muda dalam mencerna informasi di dunia maya.
"Sebab paham radikalisme banyak menyusup melalui dunia pendidikan," lanjut dia.
Selain itu, dikatakan Said, PBNU juga meminta agar Kemenkominfo tegas menutup situs penyebar radikalisme.
"Karena dari sinilah akar paham yang menyuburkan aksi terorisme," tegas dia.
Dia mengatakan selama kepemimpinannya yang sudah dua periode, NU aktif menjaga kesatuan dan persatuan di Indonesia.
"Lewat berbagai pengamalan dan kepercayaan masyarakat yang begitu besar, peran NU bukan hanya membentuk peradaban bangsa, tapi juga menjadi inspirasi peradaban dunia," katanya
"Kiprah NU dalam menangkal rongrongan kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa mendapat pengakuan dari Indonesia. Sejumlah negara mengapresiasi peran dan eksistensi NU dalam menjaga kedamaian dalam kebhinekaan, toleransi dalam keberagaman, keharmonisan, serta keutuhan bangsa-bangsa," ujar dia.
Dalam konteks keindonesiaan, Said menyebut NU menjadi organisasi yang berperan penting dalam integrasi Islam dan negara.
Terbukti hingga kini, lanjutnya, NU berkomitmen menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan konsisten menjaga ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
"NU dengan konsisten menolak setiap kelompok mana pun yang hendak merubah bentuk negara, baik negara agama maupun negara sekuler," kata dia.
"NU mendukung pemerintah membubarkan organisasi yang berkeinginan mengusung khilafah di Indonesia. NU juga menilai bahwa gerakan 212 bukanlah kebangkitan umat Islam melainkan gerakan politik. Penggagasnya jelas memiliki tujuan dan motif politik mengatasnamakan agama Islam," tutur Said Aqil.