Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mendesak kembali agar pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) untuk mencabut UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Saya kira kalau Perppu itu dikeluarkan insyaallah akan lebih membuat suasana kondusif kembali," kata Syaikhu dalam diskusi Catatan Akhir Tahun Ketenagakerjaan PKS Bersama Buruh yang disiarkan di kanal Youtube PKSTV, Kamis (30/12/2021).
Pasalnya, setelah UU itu disahkan dan bahkan dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, banyak sekali gejolak yang timbul di kaum buruh.
Di antaranya, dikatakan Syaikhu, banyaknya tenaga kerja asing yang membanjiri pasar tenaga kerja di Indonesia.
"Ini ironis. Potensinya untuk bekerja banyak, tapi tidak seluruhnya bisa diserap oleh tenaga kerja dalam negeri," kata dia.
Baca juga: PKS Ajak Koalisi Sejak Dini, Politikus Demokrat: Pilpres Belum Jadi Agenda Prioritas Kami
Kemudian, Syaikhu mengatakan masih banyak pemutusan hubungan kerja buruh secara sepihak dan tak beralasan secara hukum.
"Hak-haknya terhadap buruh, kompensasi ini tak sesuai dengan peraturan perundangan," ujar Syaikhu.
Syaikhu menyebut masalah UMP juga menyita perhatian kaum buruh.
Permasalahan UMP, dikatakan Syaikhu, belum selesai hingga sekarang dan kini timbul gejala perlawanan dari buruh.
Baca juga: Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI: Jaga Demokrasi Dari Praktik Oligarki dan Sentralisasi
"Ada hal-hal yang menimbulkan anarkisme karena terdorong oleh perkembangan-perkembangan di lapangan. Saya kira ini harus jadi perhatian kita semuanya," pungkas Syaikhu.