Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah secara resmi melaksanakan proses pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas siswa 100 persen di seluruh Jakarta sejak Senin (31/2022).
Keputusan ini diambil sesuai dengan SKB 4 Menteri yang mengatur tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
Meski begitu, perkembangan terbaru pemerintah baru saja menaikkan PPKM ke level 2 di mana kebijakan ini diambil mengingat semakin tingginya angka penularan varian omicron di beberapa daerah.
Terkait hal ini, Legislator asal DKI Jakarta Ahmad Sahroni menyampaikan pandangannya.
Menurutnya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran tatap muka sangat dobutuhkan, mengingat sudah hampir dua tahun anak-anak belajar online.
Baca juga: Dukung Penuntasan Kasus HAM Berat oleh Kejagung, Sahroni: Ini Jawaban yang Ditunggu Keluarga Korban
Di sisi lain, dia juga menegaskan pentingnya keamanan dan keselamatan para peserta didik maupun pengajarnya.
"Tentu proses pembelajaran tatap muka secara full ini sudah ditunggu-tunggu oleh para siswa maupun para pengajar, namun kita tidak bisa memungkiri, keselamatan siswa dan pengajar harus nomor satu. Di DKI Jakarta sendiri kasus omicron terus mengalami peningkatan sementara cakupan vaksinasi hingga dosis kedua untuk usia anak sekolah juga masih rendah," katanya kepada wartawan, Rabu (5/1/2022).
"Karena itu, saya mendorong pihak Pemprov untuk terus gas vaksinasi, pastikan vaksinasi siswa dan pengajar sampai 100 persen, sambil meningkatkan tracing atas kasus-kasus omicron yang ditemukan," lanjutnya.
Baca juga: Polisi Bekuk 27 Pengedar Narkoba di Jakut, Sahroni: Hasil Kerja yang Patut Diapresiasi
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menyebut, bahwa meski sejauh ini belum ditemukan klaster omicron di sekolah-sekolah, namun pihak Pemprov DKI harus betul-betul melakukan monitoring secara ketat.
Hal itu demi memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik.
"Pastinya protokol harus terus berjalan dan dari pihak Pemprov harus betul-betul melakukan evaluasi dan monitoring secara rutin dan berkala. Jadi perkembangan apapun itu terkait pandemi, kita bisa sigap dan cepat dalam mengambil tindakan," pungkasnya.