TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebentar lagi akan berganti komisioner.
Sudah ada sejumlah nama kandidat yang telah masuk seleksi untuk periode 2022-2027.
Namun Ketua KPU sekarang, Ilham Saputra tidak lagi masuk dalam nama-nama tersebut.
Tribun Network menyempatkan berbincang dengan Ilham Saputra, seusai acara penandatanganan MoU antara Tribun Network dengan KPU.
Dalam bincang-bincang itu, Ilham Saputra menceritakan pengalamannya selama menjabat.
Sebagai pimpinan KPU, Ilham Saputra mengaku kerap diterpa kritik, bahkan hoaks terkait penyelenggaraan pemilu.
Bahkan, secara gamblang Ilham Saputra mengaku pernah ada yang berusaha melakukan lobi-lobi agar memenangkan calon tertentu dalam pemilu.
Siap Lawan Kabar Hoaks di Pemilu 2024
Ilham Saputra mengulang kembali cerita Pemilu 2019 yang didominasi berita bohong atau kabar hoaks.
Ia mencontoh adanya berita tujuh kontainer yang membawa surat suara sudah tercoblos dari China.
"Bagi saya itu informasi yang sesat. Kemudian kami datangi pelabuhan Tanjung Priok ketika itu, kemudian tidak ada. Sementara masyarakat sempat dibuat heboh," ungkap Ilham saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribunnetwork Febby Mahendra Putra di kantor KPU, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
Ilham memastikan kabar hoaks tersebut seharusnya tidak terulang lagi di Pemilu 2024.
"Berita bohong ini tentu menjadi pelajaran buat kita semua," jelasnya.
Ia juga mengingatkan jangan ada lagi anggapan negatif teknis pelaksanaan pemilihan umum seperti penggunaan kotak suara kardus.
Menurutnya, hal tersebut lumrah dan dilakukan di beberapa negara.
"Selain alasan efisiensi, penggunaan kotak suara kardus bukan sebuah masalah besar karena ada pengamanan, prosedur, dan mekanisme hukum apabila melanggar," tukas Ilham.
Ilham menekankan segala bentuk pemberitaan bohong yang menimbulkan konflik, KPU mau tidak mau harus melakukan counter.
"Kalau pribadi saya yang diserang seperti dibuat meme, kami menganggap itu risiko pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu," tuturnya.
Beban Kerja Jadi Tantangan Terberat Pemilu 2024
Penyelenggaraan pemilihan umum 2024 akan menjadi sejarah karena dilakukan bersamaan dalam setahun.
Meski masih dua tahun lagi, Pemilu 2024 adalah gelaran pemilihan umum yang kompleks.
Ada tiga agenda besar di Pemilu 2024, pertama adalah pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres).
Kedua pemilihan umum legislatif (pileg) untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi.
Dan terakhir DPRD kabupaten/kota, serta pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (pilkada).
Paling tidak sebanyak 272 kepala daerah akan dipilih bersamaan dengan Pemilu 2024.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Ilham Saputra menilai hajatan besar ini menjadi sebuah beban kerja.
"Challengenya tentu beban kerja," ucap Ilham saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di kantor KPU, Jakarta, Kamis (6/1/2022).
"Terutama bagi petugas kami di bawah. Kalau kami KPU RI hanya menjadi regulator menurunkan undang-undang menjadi peraturan," jelas Ilham.
Ia memastikan provinsi akan menjadi koordinator bagi kabupaten dan kota yang berperan sebagai eksekutor saat Pemilu 2024.
"Kabupaten/Kota ini yang menjadi ujung tombak kami. Karena ini menghitung waktu dan beban kerja menjadi tantangan paling berat pemilu 2024," urainya.
Ilham berpesan kepada komisioner selanjutnya agar menghitung betul jalannya tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.
Hal ini penting agar irisan-irisan antara pelaksanaan pilpres dan pilkada berjalan baik.
"Kekhawatiran saya petugas kita di bawah kesulitan."
"Mungkin di waktu yang sama pilpres sedang rekapitulasi, sedangkan di pilkada mereka sedang mendaftarkan calonnya. Ini tentu harus bagi waktu dan dihitung betul," ucapnya.
Mari simak wawancara eksklusif di atas.