TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pihaknya sedang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia (Persero).

Menurut Jaksa Agung, kasus dugaan korupsi pembelian pesawat tersebut diduga terjadi di era kepemimpinan Direktur Utama Garuda Indonesia berinisial AS.

"Direktur utamanya adalah AS," kata Burhanuddin, setelah menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (11/1/2022).

Menurutnya, pihaknya sedang menyelidiki dugaan korupsi pembelian pesawat ATR 72600.

Namun ia menegaskan, pihaknya akan menyelidiki potensi pembelian pesawat selain ATR 72600. "Kalau pengembangan pasti dan insya allah tidak akan berhenti di sini," ujar Burhanuddin.

Baca juga: Kronologi Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat ATR di Garuda hingga Respons Manajemen

Ia menjelaskan pertemuan dengan Erick Thohir membahas masalah Garuda Indonesia.

”Yang tadi dibicarakan, yang pertama adalah dalam rangka restrukturisasi Garuda Indonesia. Yang kedua adalah laporan garuda untuk pembelian ATR 72600. Ini adalah utamanya dalam rangka kami mendukung Kementerian BUMN dalam rangka bersih-bersih," kata Burhanuddin.

Kunjungan Erick Thohir ke Jakgung adalah melaporkan dugaan korupsi pembelian pesawat ATR 72600 di PT Garuda Indonesia (Persero) tersebut.

"Garuda ini sedang tahap restrukturisasi, secara data valid memang dalam proses pengadaan pesawat terbang. Leasing-nya itu ada indikasi korupsi dengan merek yang berbeda-beda.

Baca juga: Erick Thohir Laporkan Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia, Bawa Bukti Hasil Audit: Bukan Tuduhan

Khusus yang hari ini yang dilaporkan adalah pesawat ATR 72-600," kata Erick, dikutip dari siaran langsung YouTube Kompas TV.

Temuan dugaan korupsi ini dilaporkan Erick dibarengi bukti audit investigasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini kita serahkan audit investigasi jadi bukan tuduhan, karena kita sudah bukan eranya saling menuduh, tapi mesti ada fakta yang diberikan," katanya.

Namun, Erick belum membeberkan berapa kerugian negara akibat dugaan korupsi ini.

Meskipun begitu, pihaknya bertekad tidak hanya membersihkan badan Garuda Indonesia saja.

Kementerian BUMN tidak menutup kemungkinan, melaporkan sejumlah perusahaan BUMN lainnya yang memang terindikasi ada dugaan korupsi

Menurut Erick, pihaknya menggandeng Kejaksaan Agung untuk dapat melakukan perbaikan terhadap proses administrasi menyeluruh di Kementerian BUMN.

Ia mengatakan, kasus Garuda merupakan satu dari serangkaian program besar transformasi BUMN yang dicanangkannya.

"Ini kami harapkan juga tidak hanya untuk kasus garuda. Ini banyak juga hal-hal lain yang akan kita dorong ke kejaksaan untuk kasus-kasus di Kejaksaan. Agar tadi, ini merupakan program yang menyeluruh. Tidak hanya satu-satu isu diambil," ucap Erick.

Erick juga mengatakan, Kementerian BUMN akan bekerja sama penuh dengan aparat penegak hukum untuk dapat melakukan penindakan terhadap pegawai hingga pejabatnya yang melanggar aturan.

"Saya rasa, sudah saatnya memang oknum-oknum yang ada di BUMN harus dibersihkan. Ini memang tujuan utama kita terus menyehatkan daripada BUMN tersebut," katanya.

Apresiasi Dieksekusi

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang telah melaporkan kasus meruginya maskapai Garuda Indonesia ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Kami mendukung dan mengapresiasi langkah Pak Menteri BUMN Erick Thohir yang tegas dan berani melaporkan kasus dugaan korupsi yang mengakibatkan Garuda Indonesia terus merugi ke Kejaksaan Agung," kata Andre, Selasa (11/1/2022).

Menurutnya, langkah tegas yang dilakukan Erick Thohir perlu dilakukan supaya menjadi pembelajaran kepada pejabat-pejabat BUMN yang lain agar menjalankan tugasnya secara profesionalis dan memberikan kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Andre bersyukur aspirasinya yang mendesak agar Kementerian BUMN melaporkan pelaku-pelaku dugaan korupsi yang membuat Garuda Indonesia terus merugi kepada aparat penegak hukum telah dieksekusi dengan baik.

"Tanggal 9 November 2021 lalu pada saat rapat dengar pendapat antara Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dengan Komisi VI DPR-RI, saya sudah mendesak Kementerian BUMN untuk melaporkan kasus Garuda ke aparat penegak hukum," katanya.

Kapoksi F-Gerindra di Komisi VI ini juga menegaskan sikap partainya tentang penyelamatan Garuda Indonesia dan meminta pemerintah dan Garuda Indonesia berfokus melakukan restrukturisasi.

"Saya ingin menyampaikan sikap Fraksi Partai Gerindra sesuai arahan Bapak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum kami itu jelas, bahwa Partai Gerindra menginginkan opsi penyelamatan Garuda," jelasnya. (Tribun Network/Igman Ibrahim/Reza Deni/sam)