Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung RI ST Burhanuddin dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sepakat kedua institusi yang mereka pimpin akan saling mendukung.

Khususnya dalam penanganan kasus hukum yang kini ditangani Korps Adhyaksa.

Kesepakatan tersebut terjali saat Panglima TNI Andika Perkasa menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (14/1/2022) siang.

"Kunjungan Panglima TNI pada hari ini dalam pokoknya tidak ada pembicaraan khusus tetapi pembicaraan yang sifatnya koordinasi dan sinergitas dalam penegakan hukum," kata Burhanuddin.

Dalam kesempatan yang sama, Burhannudin juga menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2015.

Ia menyatakan kasus tersebut telah dinaikkan ke tahapan penyidikan oleh Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.

Lalu, ia juga menyinggung soal kasus korupsi PT Garuda Indonesia (Persero).

Baca juga: Jabatan Pangkostrad Masih Kosong, Panglima TNI: Hanya soal Waktu, Tinggal Tunggu Wanjakti

"Saat ini (kasus Garuda) masih dalam tahap pembicaraan dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) untuk menentukan apakah ini masuk dalam tindak pidana korupsi atau ada kelalaian bisnis maupun risiko bisnis, dan dalam waktu dekat, akan disampaikan pengembangan dalam penanganan kasusnya," jelasnya.

Sementara itu, Panglima TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa salah satu tujuan kedatangannya dalam rangka membuat dua institusi yaitu Kejaksaan RI dan TNI saling memahami.

“Jadi saya memberikan statement kepada Jaksa Agung bahwa kita siap mendukung semua yang menjadi kewenangan Jaksa Agung termasuk didalamnya pengadilan HAM, dimana ini juga ada kaitannya dengan TNI, kami akan all out mendukung termasuk proses hukum koneksitas yang sedang berlangsung," jelas dia.

Baca juga: Panglima TNI Andika Perkasa Buka Suara soal Jabatan Pangkostrad yang Kosong: Hanya soal Waktu

Lebih lanjut, Andika menyatakan pihaknya juga akan all out untuk mendukung apa pun proses hukum yang tengah ditangani Kejaksaan Agung RI. Termasuk soal kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) 2013-2020.

"Kita akan all out, jadi Bapak Jaksa Agung yakin bahwa kita mendukung apapun yang beliau minta, termasuk dalam penyelesaian Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013 sampai dengan 2020, kita siap mendukung apapun yang diperlukan mulai dari menghadirkan saksi, barang bukti dan lain sebagainya," ungkap dia.

Ia juga menyatakan siap mendukung Keputusan Pemerintah dalam proses hukum Proyek Satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2015.