Baca tanpa iklan
"Jadi kalau kita mau lugas, duduk perkara yang sebenarnya adalah Pertamina mbalelo dalam menjalankan penugasan. Serta Pemerintah sering kali nunggak dalam membayar biaya kompensasi. Jadi jangan melempar soal ini ke masyarakat, bahwa Premium sepi peminat," tukas Mulyanto.
Politikus PKS itu menyayangkan pemerintah dan Pertamina tidak jujur soal pasokan dan distribusi BBM premium ini.
"Saya bukan anti pada BBM ramah lingkungan, namun kita tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini, yang masih berat," katanya.
Untuk diketahui Pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 117/2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM, yang diterbitkan tertanggal 31 Desember 2021 dimana ditetapkan, bahwa Premium sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan dengan wilayah penugasan meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun sampai hari ini implementasi Perpres tersebut masih belum jelas.
Sebagaimana baru-baru ini diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan bahwa penggunaan Premium trennya terus menurun.
Masyarakat kini lebih suka menggunakan Pertalite, karena bisa memberikan kenyamanan bagi kendaraan.
Di wilayah Pulau Jawa, penggunaan Premium saat ini hanya 0,3 persen.
Arifin meyakini tanpa dihapus oleh pemerintah pun, penggunaan Premium akan hilang dengan sendirinya secara bertahap.