News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

OTT KPK di Surabaya

Tangkap Hakim PN Surabaya, Ini Daftar Lengkap OTT KPK Era Firli Bahuri

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menangkap hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu (19/1/2022).

Hakim Itong Isnaeni Hidayat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama Panitera Pengganti bernama Hamdan dan seorang pengacara.

Mereka bertiga ditengarai terlibat praktik suap penanganan perkara di PN Surabaya.

OTT terhadap hakim dimaksud menambah daftar giat operasi senyap yang dilakukan KPK di bawah komando Firli Bahuri dkk.

Baca juga: Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni yang Ditangkap KPK Pernah Dikritisi Jaksa

Berikut daftar lengkap OTT era Firli Bahuri cs selama menjabat yang dihimpun Tribunnews.com:

Bupati Sidoarjo nonaktif Saiful Ilah tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Saiful Ilah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan empat proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

1. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah bersama lima orang lainnya dicokok KPK pada Selasa (7/1/2020) di Sidoarjo, Jawa Timur.

Saiful Ilah divonis 3 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari kontraktor untuk pembangunan infastruktur di lingkungan Pemkab Sidoarjo sebesar Rp600 juta.

Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai menjalani sidang dakwaan secara virtual dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/5/2020). Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan didakwa telah menerima suap melalui perantaraan Agustiani Tio Fridelina sebesar Rp600 juta dari Saeful Bahri dan Harun Masiku agar KPU menyetujui permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diajukan PDIP. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

2. Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ditangkap KPK pada Rabu (8/1/2020).

Bersama calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Harun Masiku, Wahyu dijadikan tersangka. Namun hingga kini keberadaan Harun Masiku masih buron.

Bupati Kutai Timur Nonaktif, Ismunandar berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/7/2020). KPK memeriksa Ismunandar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur tahun 2019-2020. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

3. Bupati Kutai Timur Ismunandar

KPK menangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria pada Kamis (2/7/2020).

Pasangan suami istri tersebut terbukti menerima suap berhubungan dengan proyek di Kutai Timur. Keduanya kini jadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP),?Edhy Prabowo usai mengikuti persidangan dalam kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (15/7/2021). Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 tahun dan harus membayar denda Rp 400 juta subsider enam bulan kurungan penjara serta pidana pembayaran uang pengganti terhadap Edhy Prabowo sejumlah Rp 9.687.447.219 dan US$ 77.000 yang harus dibayarkan dalam waktu 1 bulan dan jika tidak sanggup maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menutupi biaya uang pengganti. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

4. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Menteri KP Edhy Prabowo diringkus KPK pada Rabu (25/11/2020) sebelum melakukan kunjungan ke Hawaii, Amerika Serikat.

Majelis banding di PT DKI Jakarta memperberat vonis pidana bagi Edhy menjadi 9 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, ditambah kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp9.687.457.219 dan 77 ribu dolar AS subsider 3 tahun penjara.

Tersangka Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay Muhammad Priatna meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2021). KPK memeriksa Wali Kota Cimahi nonaktif terkait kasus dugaan korupsi penambahan gedung Rumah Sakit Kasih Bunda. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

5. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna ditangkap KPK, Jumat (27/11/2020).

Ajay divonis 2 tahun penjara atas kasus suap Rp1,6 miliar berkenaan dengan proyek pengembangan RSU Kasih Bunda.

Tersangka Bupati nonaktif Banggai Laut, Wenny Bukamo tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (22/12/2020). Wenny Bukamo kembali menjalani pemeriksaan penyidik KPK usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, dalam perkara dugaan penerimaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut dan diduga hasil uang suap itu digunakan untuk keperluan dana kampanye Wenny Bukamo yang maju sebagai petahana pada Pilkada Kabupaten Banggai Laut. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

6. Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

KPK mencokok Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo pada Kamis (3/12/2020).

Wenny divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, karena terbukti menerima suap sejumlah Rp2,2 miliar dari sejumlah pengusaha terkait pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut TA 2020.

Terdakwa kasus korupsi Bansos Covid-19, Juliari Batubara berjalan usai mengikuti sidang tuntutan secara virtual dari Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan, Rabu (28/7/2021). Mantan Menteri Sosial tersebut dituntut 11 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

7. Menteri Sosial Juliari Batubara

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terjaring OTT KPK, Sabtu (5/12/2020).

Juliari divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti mengkorupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah usai menjalani sidang tuntutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/11/2021). Nurdin dituntut 6 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap. (Tribunnews.com/Ilham)

8. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditangkap KPK pada Jumat (26/2/2021).

Vonis 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta dijatuhkan terhadap Nurdin karena terbukti menerima suap dan gratifikasi proyek infrastruktur.

Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya yang juga anggota DPR RI, Hasan Aminuddin mengenakan rompi tahanan saat konferensi pers operasi tangkap tangan (OTT) di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021) dini hari. KPK resmi menahan Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin bersama 3 tersangka lainnya dengan barang bukti uang Rp 362.500.000 terkait dugaan seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo tahun 2021. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

9. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari

KPK mencokok Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Anggota DPR Hasan Aminuddin, Senin (30/8/2021).

Selain terlibat kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa (kades) di Pemkab Probolinggo, pasangan suami istri itu juga dijerat dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang.

Ketua KPK, Firli Bahuri memberikan keterangan terkait penahanan Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/11/2021). KPK resmi menahan Abdul Wahid terkait dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2021-2022. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

10. OTT Hulu Sungai Utara

KPK menggelar OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan pada Rabu (15/9/2021).

Sebanyak tiga orang dijadikan tersangka dalam kasus ini, yaitu Maliki selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP) HSU, Marhaini dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, dan Fachriadi dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur (depan kiri) bersama Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/9/2021). KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur bersama Kepala BPBD Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Kolaka Timur Tahun 2021 berupa dana hibah BNPB dengan barang bukti sebesar Rp 225 juta. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

11. Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur ditangkap KPK, Selasa (21/9/2021).

Dia dijerat kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara Tahun 2021.

Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin bersama tiga orang lainnya yaitu Kadis PUPR Muba Herman Mayori, Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Muba Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy, ditahan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (16/10/2021), pasca terjerat OTT di Kabupaten Muba dan Jakarta pada Jumat (15/10/2021), malam. Dalam OTT tersebut selain menetapkan 4 orang sebagai tersangka KPK juga mengamankan uang dengan total Rp1,77 Milyar yang diduga fee atas pelaksanaan 4 paket pengerjaan proyek pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Muba. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

12. Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK meringkus Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin pada Jumat (15/10/2021).

Dalam OTT di sebuah hotel di Jakarta ini, KPK mengamankan uang Rp1,5 miliar dari ajudan Dodi.

Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra memakai rompi tahanan usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/10/2021). Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dan ditetapkan sebagai tersangka suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

13. Bupati Kuantan Singingi Andi Putra

Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dicokok KPK pada Senin (18/10/2021).

Andi sempat menggugat KPK karena dijadikan tersangka. Tetapi hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan Andi.

Tersangka Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atau Pepen dengan mengenakan rompi tahanan KPK meninggalkan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, (6/1/2022). KPK menetapkan 9 orang tersangka kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi dan mengamankan barang bukti uang mencapai Rp 5,7 miliar dengan perincian Rp 3 miliar dalam bentuk tunai dan sisanya saldo rekening buku tabungan. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

14. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK menjaring Wali Kota Rahmat Effendi dalam OTT pada Rabu (5/1/2022).

Rahmat dijerat sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang/jasa dan lelang jabatan di Pemkot Bekasi.

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan dengan menggunakan rompi orange, Jumat (14/1/2022). (Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra)

15. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud

Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dicokok KPK, Rabu (12/1/2022).

Dalam OTT yang digelar pada Rabu tersebut, tim KPK menyita uang Rp1 miliar dalam koper serta rekening bank dengan saldo Rp447 juta dan sejumlah barang belanjaan.

Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2022) dini hari. KPK resmi menahan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin bersama lima orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) serta mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 786 juta terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

16. Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin terjaring OTT KPK pada Selasa (18/1/2022).

Ia terjerat kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini