Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ilham Saputra mengatakan tebaran berita bohong atau hoaks yang terjadi selama tahapan pemilu 2019 pasti dijadikan pelajaran bagi KPU.

Bagaimana tidak, kata Ilham, selama pemilu 2019 KPU kerap diserang dengan berita - berita atau informasi yang tidak masuk akal. Informasi tersebut bertujuan untuk mendiskreditkan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Hoaks tersebut antara lain menyebut adanya beberapa kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos, hingga server KPU yang disebut berlokasi di Singapura.

"Pengalaman 2019 saya kira sangat penting untuk kita pelajari, karena hoaks pada penyelenggara pemilu itu luar biasa. Banyak lagi berita tidak masuk akal yang mencoba mendiskreditkan penyelenggara pemilu," ungkap Ilham dalam acara launching KPU-CSIRT 'Computer Security Incident Response Team' secara daring, Jumat (21/1/2022).

Ilham mengatakan, serangan hoaks tersebut berbahaya karena dapat membuat penyelenggara pemilu tak lagi dipercaya oleh masyarakat. Jika dibiarkan, hal ini bisa berimbas pada pengembangan dmeokrasi dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

"Tentu ini berbahaya sekali ketika penyelenggara pemilu tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, tentu berbahaya bagi pengembangan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu itu sendiri," ucap dia.

Baca juga: Mitigasi Insiden Siber di Pemilu, KPU RI Luncurkan KPU-CSIRT

Sehingga kata Ilham, transparansi KPU sangat penting untuk menghindari serangan - serangan hoaks di pemilu 2024.

Guna mencegah dan mengantisipasinya, KPU bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan KPU-CSIRT atau Computer Security Incident Response Team.

CSIRT ini bertujuan untuk gerak cepat merespons dan memitigasi insiden siber seperti informasi keliru atau hoaks terkait penyelenggaraan pemilu, khususnya pesta demokrasi terdekat di tahun 2024.

Keberadaan KPU-CSIRT ini dinilai penting untuk melindungi data, identitas dan administrasi sistem kepemiluan dari ancaman kebocoran data.

Terlebih jika berkaca dari pelaksanaan pemilu 2019 lalu, sistem KPU beberapa kali mengalami serangan siber.

Baca juga: Bersurat ke DPR, KPU Kembali Usul Pemilu Digelar 14 Februari 2024

Selain penanganan siber, keberadaan KPU-CSIRT juga sangat penting untuk melindungi data, identitas dan administrasi sistem kepemiluan dari ancaman kebocoran data

"Saya kira gerak cepat KPU bersama BSSN untuk mengembangkan CSIRT berfungsi untuk merespons dan mitigasi insiden siber pengalaman tadi, sehingga diharapkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kepada KPU RI jadi semakin efektif," kata Ilham.