Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa. 

Hal itu tercermin dari besarnya porsi anggaran dana desa yang diberikan setiap tahunnya. 

Menurutnya, jika melihat besarnya jumlah dana desa yang dicairkan dari pemerintah pusat ke desa secara umum memiliki manfaat yang besar bagi pembangunan desa.

"Kalau secara umum, menurut saya kalau kita menggunakan logika sederhana ya tentu ada manfaatnya, tentu ada manfaatnya dana desa ini cukup memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa pasti itu," kata Karyono, kepada wartawan, Kamis (10/2/2022).

Namun, Karyono meminta dalam pelaksanan dana desa perlu ada pengawasan agar meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan saat digunakan. 

"Ini penting pengawasan dana desa ini agar dana desa tersebut, betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, betul-betul digunakan untuk pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat, agar dana itu bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa," ucapnya.

Baca juga: Aliansi Kamisan Bersama Ratusan Mahasiswa Geruduk Polda Jateng Minta Polisi Tinggalkan Desa Wadas

Selain pengawasan, menurut Karyono yang tidak kalah pentingnya itu adalah pengalokasian anggaran yang tepat sasaran agar menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat.

"Alokasi dana pembangunan desa itu harus tepat sasaran, selain untuk infrastruktur desa, bisa juga akan digunakan untuk program-program pengembangan perekonomian rakyat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, itu menurut saya yang penting," ujarnya.

Untuk diketahui, sejak tahun 2015, pemerintah secara berkala meningkatkan jumlah dana desa, jumlah yang telah disalurkan dari 2015 sampai 2021 telah mencapai Rp 400,1 triliun.

Baca juga: Insiden Desa Wadas, Komnas HAM Bakal Temui Warga dan Ganjar Pranowo Besok

Besarnya alokasi Dana Desa tersebut semakin menegaskan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan, dan desa. 

Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Tegal, Harsoyo menilai perhatian yang besar dari pemerintah terhadap desa dirasakan banyak manfaatnya untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa. 

"Alhamdulilah puas, dengan adannya dana desa yang masuk desa, desa bisa langsung bisa mengeksekusi hal-hal yang diperlukan di desa," kata Harsoyo dalam keterangan yang diterima.

Kepala Desa Wangandawa, Kecamatan Talang Kabupaten Tegal itu menceritakan, sebelum adannya dana desa, pihaknya harus terlebih dahulu mengajukan proposal kegiatan baik untuk pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

Namun setelah disahkannya UU Desa sangat memudahkan bagi desa menjalankan programnya untuk melayani masyarakat.

Dikatakannya, pemerintah desa sudah tidak perlu lagi bingung mencari pendanaan kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

"Kalau dulu kan sebelum adanya dana desa kita harus buat proposal atau apa, sekarang kita bisa langsung eksekusi apa yang kita jadwal untuk kita kerjakan,” ucapnya.

Dia mengatakan adanya dana desa sangat bermanfaat dan berharap dana desa bisa kembali difokuskan untuk pembangunan serta peningkatan kualitas SDM.

Sebab, menurutnya dana desa sekarang dialokasikan untuk mendukung penanganan pandemi Covid 19.

Baca juga: Diduga Ada Maladministrasi, Ombudsman Bakal Lakukan Investigasi Soal Pengamanan Polisi di Desa Wadas

"Kalau untuk dana desa pandemi ini kan karena untuk saat ini selama 2 tahun ini digunakan pandemi. Saya harapkan kalau untuk dana desa khusus untuk infrastruktur khusus untuk pembangunan tentu untuk pembangunan manusia juga," pungkasnya.