News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Komisi I DPR Minta Pemda Mendukung dan Tak Hambat Transformasi Digital

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Muhammad Farhan meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mendukung dan tak menghambat transformasi digital yang dicanangkan pemerintah pusat melaluai Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Farhan mengatakan, Pemda perlu menyelaraskan kebijakan pengadaan jaringan internet dalam melakukan transformasi digital yang digagas Kominfo.

"Di beberapa daerah, kota besar sekalipun (seperti Bandung), inisiatif Pemkot dalam penyediaan pendukung infrastruktur internet jadi tidak optimal karena tidak sinkron dengan program BAKTI Kominfo," kata Farhan kepada wartawan, Rabu (16/2/2022).

Farhan pun meminta, pemerintah pusat maupun Pemda rutin melakukan komunikasi dan koordinasi agar program ini bisa berjalan dengan lancar.

Baca juga: Selain PPP, Fraksi NasDem di DPR Juga Setuju Pembelian Jet Tempur F-15 Pakai Utang

Ia juga mencontohkan, dirinya yang menjalin komunikasi antara Pemprov Jabar, termasuk dengan Pemkab/Pemkot di Jabar dengan stakeholders swasta (Shoppee) dan Kominfo untuk membangun pendukung infrastruktur internet dan menguatkan suprastruktur dalam kerangka transformasi digital.

"Minggu 20 Februari di Kabupaten Pangandara dengan prakarsa kami, Gubernur Jabar akan meresmikan layanan access point internet hasil kerjasama dengan BAKTI Kominfo," ungkapnya.

Saat disinggung sejumlah Pemda, termasuk Pemkot Surabaya yang membebankan biaya sewa tanah mahal untuk penggelaran kabel telekomunikasi hingga melakukan ancaman, Farhan meminta Pemda khususnya kabupaten dan kota melihat peluang transformasi digital nasional ini.

Menurutnya, kunci transformasi digital adalah kolaborasi.

Baca juga: Pimpinan DPR RI: Ada Etika dan Tata Tertib Dalam Setiap Rapat di DPR

"Saya kira pemerintah daerah, khusus kabupaten dan kota, harus lebih mendalami peluang-peluang penyerapan program Kominfo untuk optimalisasi akses Internet di wilayahnya," kata Farhan.

"Lagi pula harga tanah itu akan tidak berdampak ketika satelit Satria 2 mulai berfungsi. Maka berikutnya, harga sewa tanah itu tinggal didorong sebagai penawaran kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang memang fokusnya pada profit," jelasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini