Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pilkada akan digelar serentak pada tahun 2024.
Imbasnya, akan ada 272 Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang akan bertugas pada 2022-2023 hingga kepala daerah definitif terpilih di Pilkada.
Artinya hampir separuh wilayah Indonesia akan dipimpin kepala daerah yang bukan atas kehendak rakyat.
Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris mengatakan pemilihan Plt mengisi posisi kepala daerah sementara jadi masalah krusial. Apalagi masa jabatannya cukup panjang.
"Ini persoalan krusial. Selain karena jumlahnya daerahnya cukup banyak sehingga juga membutuhkan banyak SDM profesional untuk mengisinya, durasinya memimpinnya cukup panjang," kata Fahira dalam keterangannya, Kamis (17/2/2022).
Fahira menyatakan, terlalu besar konsekuensi yang harus ditanggung jika setengah dari wilayah Indonesia dipimpin oleh kepala daerah yang bukan hasil pilihan rakyat.
Salah satunya soal efektivitas kebijakan dan pembangunan yang berpotensi tidak maksimal.
Baca juga: Jelang Pilkada 2024, Ketum Korpri Ingatkan Kepala Daerah soal Masalah Tsunami Birokrasi
"Karena efektivitas kebijakan dan pembangunan tidak akan optimal," kata Fahira.
Kendati demikian, ia menyebut pemerintah dan DPR punya pemikiran berbeda terkait pelaksanaan pesta demokrasi serentak, hingga meniadakan Pilkada 2022 dan 2023.
Oleh karena keputusan peniadaan ini telah resmi, Fahira meminta pemerintah bisa segera menyusun regulasi pengangkatan Plt yang komprehensif, transparan, akuntabel dan memastikan ada ruang partisipasi serta pengawasan publik terhadap penunjukan sosok Plt.
"Hal paling penting yang juga harus dipastikan dalam pengangkatan Plt ini adalah siapapun yang ditunjuk tidak bersinggungan dengan kepentingan tertentu," tegas dia.