TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - PDI Perjuangan (PDIP) mendorong kampus se-Indonesia untuk terus melakukan riset dan pengembangan iptek.

Oleh karena itu, PDIP memerintahkan kader partai yang menjadi kepala daerah untuk bekerja sama dengan kampus.

"Bagi kami kebijakan berbasis riset penting sekali dan kampus sebagai pusat kemajuan. Itulah yang kami dorong sehingga implementasinya kami harapkan bersifat segera untuk dijalankan agar kepala daerah juga membawa kemajuan di daerahnya," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jumat (25/2/2022).

Menurut Hasto, kampus juga harus menjalankan fungsi Tri Dhrma Perguruan Tinggi, yang salah satu poinnya mengabdi kepada masyarakat.

Baca juga: PDIP Tegaskan Tolak Wacana Pemilu 2024 Ditunda: Tak Punya Landasan Hukum Kuat

Politikus asal Yogyakarta itu mengajak semua pihak menggelorakan semangat gotong royong dalam menguasai ilmu dan teknologi. Sebab, Hasto meyakini tak ada kemajuan tanpa dua aspek itu.

"Di situ kampus juga akan membumi karena bersentuhan dengan persoalan rakyat, sementara pemerintahan itu juga akan ter-upgrade dari inspirasinya, dari kepemimpinannya, kualitas manajemennya, itu melalui campur tangan perguruan tinggi. Jadi ini merupakan suatu simbiosis mutualisme yang sangat baik antara kampus dan pemerintah daerah," kata dia.

Hasto juga mencontohkan sektor ekonomi Indonesia yang cenderung mengutamakan impor.

Seharusnya, Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan dan ekonomi.

Mantan anggota DPR-RI periode 2004-2009 itu mengatakan saat perang Ukraina dengan Rusia saat ini terlihat kenaikan harga gandum, minyak, dan seterusnya.

Apabila Indonesia berdikari, maka negara tidak bergantung pada asing.

"Ini harus kita tunjukkan bukan karena kami antiasing, tetapi supaya kita sama-sama tingkatkan kemampuan produksi  ekonomi, sebagai elemen penting dalam ketahanan nasional, sebagai syarat pembangunan bela negara dalam pengertian yang positif," kata dia.

Sejauh ini, kata Hasto, Presiden Joko Widodo sudah cukup baik meletakkan fondasi kemajuan seperti dalam perspektif ekonomi hijau untuk mengurangi emisi karbon. PDIP, lanjut dia, mendukung gerakan Presiden Jokowi itu.

"Kita kaya dengan nikel, tetapi jangan sampai konsepsi pembangunan kita kemudian makin tergantung lagi. Maka ketika Pak Jokowi mendorong mobil listrik, ini juga harus mendorong kemampuan anak bangsa," jelas Hasto.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan bahwa tak ada sebuah negara yang maju dan makmur apabila tidak menjalin kerja sama.

Karena itu, akademisi, pemerintah, dan industri harus bergotong royong mewujudkan Indonesia maju.

"Harapan saya kerja sama kepala daerah dan kampus tak berhenti di seremonial, tetapi berlanjut sehingga kita bisa berdikari menguasai teknologi dan ilmu," kata Rokhmin.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu memandang selama puluhan tahun mengajar di dalam dan luar negeri, membangunkan spirit lebih sulit dibanding aspek teknokrasi,

"Jadi bagaimana civitas akademika entah itu mahasiswa, dosen, tenaga akademik, menggelorakan spirit kepemimpinan bukan hanya jago kandang," kata Rokhmin.

Rokhmin juga meyakini Indonesia bisa mengejar cita-cita Presiden Joko Widodo dan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri agar Indonesia maju pada 2045.

Meski demikian, dia memandang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk merealisasikan mimpi tersebut.

Menurut Rohkmin, ada sejumlah indikator kinerja yang harus dipenuhi Indonesia untuk mewujudkan hal itu.

Pertama ialah pendapatan per kapita Indonesia harus mencapai USD 12.620 per tahun per orang.

Kemudian, teknologi harus dikuasai tanpa tergantung dengan impor. Selanjutnya, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Lalu, menciptakan pembangunan hijau berkelanjutan.

"Kami dan Mas Hasto keliling kampus membangkitkan spirit dan cara-cara teknokrasi negara yang sekarang kelas menengah bawah menjadi negara maju makmur," tambahnya.