Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bakal membahas permasalahan sumber daya manusia (SDM) di LPP RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.

Hal tersebut merespons pernyataan Ketua Dewan Pengawas Anwar Mujahid Adhy Trisnanto yang berharap pemerintah bisa menguatkan kelembagaan LPP RRI, yaitu dengan mengangkat PBPNS di LPP RRI sebagai PNS.

"Akan tetapi, Ma'ruf mengatakan bahwa prinsipnya berpegang pada regulasi yang ada.

"Yang penting, prinsip kita itu jangan merugikan, jangan ada pihak-pihak yang dirugikan," kata Ma'ruf saat menerima secara daring jajaran Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2022).

Dikatakan Anwar, PBPNS di LPP RRI berjumlah 3.434 pegawai yang diangkat oleh Dewan Direksi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 4.000 PNS yang telah memasuki masa pensiun selama kurun 1999 hingga 2021.

Baca juga: Wapres Ajak Masyarakat Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu

"RRI sangat berharap PBPNS yang ada di RRI sebanyak 3.434 pegawai dapat di-inpassing menjadi PNS sebagai wujud kehadiran negara dalam penguatan RRI sebagai lembaga penyiaran publik," harap Anwar Mujahid.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota Dewan Pengawas Mohamad Kusnaeni, Direktur Program dan Produksi Mistam, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Yonas Markus Tuhuleruw, Direktur Teknologi dan Media Baru Muhamad Sujai, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Dedi Suparman, serta Direktur Keuangan Muhammad Fauzan.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.