Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Otonomi daerah yang telah berjalan selama 20 tahun menghasilkan banyak kemajuan dan perubahan positif.
Salah satunya yaitu dalam menghasilkan pemimpin nasional yang berasal dari daerah.
Demikian dikemukakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik dalam Talk Show Bedah Buku Refleksi 20 Tahun Otonomi Daerah, Rabu (9/3/2022).
"Salah satunya kini (kita) bisa memiliki pemimpin negara yang berasal dari daerah, yakni berasal dari kepala daerah wali kota, lalu menjadi gubernur, dan kini jadi presiden. Itu semua hasil dari proses otonomi daerah," kata Akmal seperti dikutip dari keterangan pers.
Selain itu, Akmal menyebutkan jumlah transfer keuangan dari pusat ke daerah meningkat.
Baca juga: Kata Dirjen Otda: Tidak Ada Ruang Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah
Menurut dia pada 2011, transfer dana dari pusat ke daerah hanya 4 persen. Kemudian, pada 2022 transfer dana meningkat hampir 50 persen.
Namun, Akmal mengamini perubahan dan kemajuan ini belum menyeluruh.
Salah satunya yaitu soal infrastruktur dan suprastruktur di daerah yang belum merata.
Dia mengatakan, kondisi ini berkaitan dengan kapasitas pimpinan dan pejabat di daerah tersebut.
"Kendala lainnya adalah struktur politik yang memengaruhi otonomi daerah. Bagaimana persoalan-persoalan politik lokal. Sebab kultur partai politik masih sentralistik. Contohnya keputusan pergantian antar waktu (PAW) DPRD masih diintervensi kebijakan pengurus parpol di pusat," ujarnya.
Akmal pun mengatakan, sejumlah faktor yang menentukan keberhasilan otonomi daerah yaitu politik dan ekonomi baik di tingkat lokal maupun pusat.
Karena itu, menurut dia, pendidikan politik penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjabat di pemerintahan daerah.
"Hal ini juga akan berdampak pada penyederhanaan struktur birokrasi di daerah. Sebab, selama ini terdapat daerah yang membentuk badan untuk menempatkan figur-figur yang dinilai belum optimal. Dengan pendidikan politik tersebut, persoalan-persoalan itu akan dapat dihindari," ucapnya.
Sementara itu, Head of Department of Politics and Social Change at Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengakui setelah 20 tahun otonomi daerah ada peningkatan kesejahteraan daerah.
Yakni dimana daerah-daerah yang pada tahun 2001 tingkat pendapatan rendah, kini pada tahun 2022 pendapatannya meningkat.
“Gini ratio-nya membaik ke arah nol. Juga pelayanan publik meningkat,” ujar dia.
Namun sayangnya, kata Arya, tingkat kesenjangan masih tinggi.
Sebab dulu pada tahun 2001, sebanyak 59% pendapatan nasional disumbang oleh Jawa dan sekarang sebanyak 60 % pendapatan nasional masih disumbang Jawa.
“Jadi tidak ada yang berubah. Meskipun ada pertumbuhan tapi daerah-daerah yang dulu makmur tidak berubah. Contoh Jakarta tahun1999 pertumbuhan ekonomi tinggi, kini 20 tahun setelahnya tetap tinggi. Begitu juga daerah yang pertumbuhan ekonomi rendah 20 tahun kemudian tetap rendah,” kata Arya.
Sumber: Kompas.com/Tribunnews.com