Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara atau Simbara yang diluncurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diharapkan dapat memutus mata rantai korupsi mineral dan batu bara.
Koordinator Forum Diskusi Kebangkitan Indonesia (Forum DKI) Bandot Dendi Malera mengaku sepaham dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal aplikasi ini yang mampu mereduksi korupsi di sektor pertambangan.
Seperti diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dengan diluncurkannya Simbara ini akan menyokong penerimaan negara.
Hal tersebut Luhut sampaikan secara virtual dalam Launching Simbara dan Penandatanganan MoU Sistem Informasi Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, Selasa (8/3/2022).
“Ini saya kira suatu momentum yang sangat bagus membuat Indonesia jadi lebih terintegerasi dalam bekerja, yang bertahun-tahun kita biarkan ini semua tercerai berai. Dengan satu portal Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) ini saya kira akan sangat baik dan saya apresiasi banget,” kata Luhut.
Baca juga: Luhut Hingga Bahlil Akan Paparkan Ekonomi Makro Indonesia ke Pengusaha
Bandot Dendi Malera mengatakan rencana itu bisa dieksekusi dengan baik jika aparat di lapangan serius melakukan tindak lanjutnya.
Dia melihat, sektor pertambangan mineral dan batu bara merupakan sektor yang memiliki potensi pendapatan negara, baik dari pajak maupun bukan pajak yang sangat tinggi.
Di saat pemerintah tengah berjibaku menambal defisit APBN, sektor ini mesti dicermati dengan serius.
Dia mengingatkan sinyalemen dari sejumlah pihak yang menilai pendapatan dari sektor ini masih jauh dari target karena sejumlah persoalan.
“Lihat saja kasus-kasus korupsi yang terkait izin dan pajak sektor pertambangan, masih marak terjadi. Ini merupakan puncak gunung es dari praktik praktik ilegal yang merugikan negara,” kata Bandot Dendi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/3/2022).
Bandot meminta Dirjen Pajak Kemenkeu mulai serius menindaklanjuti laporan dan indikasi di masyarakat yang terkait dengan sepak terjang mafia pertambangan mineral dan batubara.
Dirjen pajak harus benar-benar menilik dan menindaklanjuti setiap indikasi pengemplangan pajak dan PNBP di sektor ini.
Adanya dugaan mafia batubara mencuat dalam rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif di Jakarta 14 Januari 2022.
Saat itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nasir menyebut ada dugaan skandal penjualan batu bara.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri