Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti hegemoni partai politik yang bisa menentukan arah perjalanan bangsa Indonesia ke depan.

Satu di antaranya, La Nyalla mencontohlan bahwa hanya partai politik yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang harus dipilih oleh rakyat.

Selain itu, partai politik melalui fraksi di DPR juga yang membentuk UndangUndang bersama pemerintah yang hasilnya mengikat seluruh warga negara untuk tunduk dan menjalankan.

Hal itu disampaikannya dalam Dialog Kebangsaan bertajuk 'Mencari Solusi Permasalahan Negara dan Bangsa Indonesia', di Ruang Sriwijaya Gedung B DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2022).

"Dan ketika mayoritas partai politik yang sekarang ada berkoalisi dengan pemerintah, maka kita bisa menyaksikan dan merasakan apa yang terjadi belakangan ini. Semua seperti berjalan suka-suka. Aturan yang tidak sesuai, diganti begitu saja. Secepat kilat. Undang-Undang dikebut cepat untuk disahkan, tidak peduli meskipun masyarakat menolak," kata LaNyalla.

Baca juga: Survei LSJ: Mayoritas Puas Kinerja Jokowi, Tapi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

LaNyalla juga menyinggung kesepakatan partai politik untuk membuat aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Meskipun, lanjut LaNyalla, semua pakar dan ahli tata negara mengatakan hal itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

"Bahkan memecah bangsa dalam polarisasi yang tajam. Tetapi semua berlalu dan tetap berjalan," ujarnya.

Lebih lanjut, LaNyalla juga menyebut wacana penundaan pemilu 2024 yang menuai pro dan kontra.

Apalagi, pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terbaru soal penundaan pemilu menunjukkan betapa hegemoni partai politik begitu besar.

"Kalimat ini menunjukkan betapa hegemoni partai politik begitu besar dan arah perjalanan bangsa ini bisa ditentukan cukup dengan kekompakan partai politik saja," katanya.

"Karena memang jika mayoritas partai politik kompak, maka Amandemen Konstitusi dibayangkan akan berjalan mulus sesuai keinginan mereka. Mungkin cukup dengan melibatkan satu atau dua orang anggota DPD RI yang mbalelo. Karena secara prosedural sudah cukup," pungkasnya.