TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo agar tak memiliki pendapat berbeda dengan Presiden menyangkut isu pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Hasto mengatakan big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.

Yakni persoalan kerakyatan terkait, misalnya, minyak goreng langka dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikan Hasto soal pernyataan menteri Jokowi yakni Menko Marinves Luhut Pandjaitan yang
mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin pemilu 2024 ditunda.

“Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Hasto Kristiyanto, Senin (14/3).

“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah.
Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang
diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan
Menkopolhukam,” tambah Hasto.

Baca juga: Ini Kata Sekjen PDIP Soal Klaim Luhut Mengenai Penundaan Pemilu 2024

Baca juga: Tanpa Makanan Khusus, Jokowi dan Iriana Berkemah di IKN

Baca juga: Tanah yang Dibawa Anies ke IKN Hasil Cangkulan Emak-emak Kampung Akuarium, Ini Makna dan Tujuannya

Karena itu, Hasto mengatakan PDIP mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak
membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif.

Padahal Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi

.Hasto mengatakan Luhut sebaiknya melakukan refleksi, agar setiap pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.

Seharusnya politik kekuasaan itu berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan
ekonomi, dan kepentingan politik.

“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.

“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali
mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024.
Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi
politik nasional?” tegasnya.

Baca juga: Kamhar: Luhut Sebaiknya Hentikan Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Baca juga: PDIP Soroti Pencemaran Batubara di Marunda hingga Pemprov DKI Siapkan Sanksi

Hasto menambahkan, pihaknya mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden
Jokowi. Dan PDIP akan konsisten bergerak di jalan itu.

“Tugas PDI Perjuangan sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya,” pungkas Hasto.

Atas dasar hal itu Hasto mengajak agar semua berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni
membantu rakyat, dan hal itulah jalan legacy bagi kepemimpinan Pak Jokowi yang terus bekerja keras
bagi negeri.

Jumat (11/3) lalu Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berbicara tentang wacana penundaan pemilu
hingga perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengklaim usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari masyarakat.

Hal ini dikatakan Luhut berdasar analisis big data yang dimiliki pemerintah.

Luhut mengatakan bahwa saat ini pemerintah memantau percakapan 110 juta orang di media sosial.

Baca juga: Luhut Sebut Penurunan Angka Kematian Covid-19 Berjalan Lambat, Terutama di Jateng

Baca juga: Angka Kematian dan BOR Terus Turun, Wagub DKI Harap Minggu Depan Ibu Kota Turun Jadi PPKM Level 1

Dari data tersebut, Luhut mengungkapkan bahwa sebagian masyrakat ingin kondisi sosial politik di
Indonesia ini tenang.

Diakui Luhut mereka lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi
seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan
menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.

Di sisi lain, Luhut mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak masalah jika Pemilu 2024 dilaksanakan tepat
waktu.

Menurut Luhut ada pihak-pihak yang merasa ketakutan jika penundaan Pemilu benar-benar
terjadi.

"Kalau nggak setuju rame-rame ya nggak masalah, Pak Presiden juga nggak masalah, tapi orang
pada takut aja yang sudah pengen jadi (presiden) ketunda," paparnya.

Luhut sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak ingin maju dalam Pemilu 20224.

"Kalau saya sih nggak, tahun 2024 saya sudah 77 tahun, saya sudah nggak kepengen jadi (presiden)," paparnya.

Jika nantinya Jokowi tiga periode, Luhut hanya ingin menjadi penasehat presiden.

Dia mengakui bahwa menjabat menteri bukanlah hal yang mudah.

"Kalau pak jokowi tiga periode nih, opung berhenti?" ujar Deddy Corbuzier.

"Cukup, saya kalaupun diminta jadi penasehat aja, kalau jadi gini lagi cukup lah, tahu diri, capek ngurus
republik ini, jangan orang pikir gampang," pungkasnya. (tribun network/yuda/malvin)