TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menterinya diminta untuk fokus kerja di sisa masa jabatannya, ketimbang berpolemik dengan wacana penundaan pemilu.

Dengan begitu, pemerintahan saat ini dapat mewarisi kinerja yang baik kepada publik.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Teddy Setiadi, dalam diskusi daring bertajuk Bersiasat Tunda Pemilu, Untuk Kepentingan Siapa?, Jumat (18/3/2022).

"Menurut saya Pak Pesiden Jokowi dan para menterinya fokus menyelesaikan periodisasi dan memberikan legacy yang bagus karena itu jauh lebih penting ketimbang berwacana berpolemik (penundaan pemilu)," kata Teddy.

Untuk diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pihaknya memiliki big data yang berisi aspirasi publik di media sosial untuk Pemilu 2024.

Big data tersebut, diklaim Luhut, merekam 110 juta suara warganet yang menginginkan pelaksanaan Pemilu ditunda.

Namun menurut Teddy, wacana penundaan pemilu ini sudah bersinggungan langsung dengan konstitusi UUD 1945.

Baca juga: Bila Penundaan Pemilu Terealisasi, Diprediksi Rencana Berikutnya Adalah Pilpres Tak Langsung

"Kalau alasan bisa diargumentasikan tapi ini kan konstitusi, kecuali kita ubah tuh konstitusinya tapi kan ini panjang urusannya," ujar Teddy.

Di sisi lain, Teddy mengingatkan DPR berssama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah bersepakat pemilu akan digelar 14 Februari 2024.

Oleh karena itu, dia menilai lebih baik saat ini mendorong pemilu yang substantif ketimbang prosedural.

"Tidak usah berpolemik dulu bahwa kita sudah sepakat pemerintah kalau tidak ada yang bersepakat sebenarnya itu melanggar kesepakatan dan melanggar konstitusi juga," tandasnya.